TIMIKA | Pemerintah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah, bertemu dengan perwakilan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mimika dan TNI-Polri berkaitan dengan rasionalisasi dana hibah pelaksanaan Pemilu 2024.
Penjabat (Pj) Sekda Mimika Petrus Yumte yang mewakili Pemkab Mimika dalam pertemuan yang digelar di Kantor Bappeda Mimika pada Kamis (20/7/2023) mengatakan, pihaknya bertemu untuk melakukan rasionalisasi proposal yang diberikan oleh Bawaslu Mimika dan TNI-Polri dalam rangka dukungan dana penyelenggaraan pesta demokrasi.
“Pesta demokrasi itu entah Pemilihan Legislatif dalam berbagai jenjang, Gubernur, Bupati,” ujarnya.
Pj Sekda melanjutkan, kendati bertemu mereka dalam rapat belum membahas terkait rasionalisasi.
“Belum (bahas soal rasionalisasi) kita baru bahas secara umum saja, nanti tim pemda yang melihat ulang lagi, karena harus mencocokan Standar Satuan Harga (SSH) lah dan beberapa aturan lain,” katanya.
Pj Sekda menyebutkan, bisa saja apa yang akan diusulkan oleh kedua pihak tersebut akan disetujui sepenuhnya.
“Iyah bisa iyah bisa tidak,” ucapnya.
Ditanya soal berapa pagu anggaran yang disiapkan dalam perubahan dan APBD, Pj Sekda menyebut sesuai rumus dana bantuan penyelenggaraan Pemilu akan diberikan 40 persen di perubahan dan 60 persen di APBD induk 2024.
“(Soal pagu) kan kita belum lihat misalnya tadi Bawaslu usul 53 Miliar kalau disetujui maka 40 dari 53 itu yang kita anggarkan di perubahan, sisanya 60 persen di (APBD) induk 2024, jadi dia tetap mengikuti mekanisme jadwal penyelenggaraan tahapan pemilu, TNI dan Polri juga sama,” tutupnya.
- Tag :
- Bawaslu,
- Dana Hibah Pemilu,
- Pemilu 2024,
- Pemkab Mimika
Tinggalkan Balasan
Anda Harus Login untuk berkomentar. Belum Punya Akun ? Daftar Gratis