Permintaan Komnas HAM Papua Kepada Panglima TNI dan Kapolri Soal Penanganan KKB

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email
Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey. (Foto: Sevianto/ Seputarpapua)
Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey. (Foto: Sevianto/ Seputarpapua)

TIMIKA | Kepala Kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua, Frits Ramandey dalam pertemuan bersama Panglima TNI dan Kapolri di Timika, Papua, menyampaikan beberapa hal terkait penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua pasca pelabelan kelompok ini sebagai teroris.

Komnas HAM memberi catatan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto bahwa KKB yang dulunya bernama Tentara Pembebasan Nasional – Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM), sudah ada sejak lama dan baru sekarang dilabeli sebagai teroris.

Oleh karena itu, menurut Frits, Komnas HAM meminta kepada Panglima TNI dan Kapolri agar dalam penanganan kelompok ini harus mempertimbangkan dua prinsip utama, yaitu penegakan hukum dan mempertimbangkan prinsip-prinsip serta menghormati prinsip-prinsip kemanusiaan.

Kemudian, dari operasi-operasi yang dilakukan, agar tidak menimbulkan problem HAM yang baru ditengah masyarakat.

Selanjutnya, meminta Panglima TNI dan Kapolri menata pola komunikasi diantara satuan-satuan yang ditugaskan di Papua pasca penetapan kelompok KKB menjadi teroris.

“Sekali lagi, yang terpenting adalah operasi penegakan hukum, tapi juga ada operasi kemanusiaan,” kata Frits.

“Komnas HAM mempunyai mandat dalam Undang-undang, misalnya kami punya fungsi tentang fungsi mediasi dan kami sudah melakukan komunikasi dengan sejumlah kelompok, ini tentu pandangan mereka ada bermacam-macam,” lanjutnya.

Dari beberapa hal yang sudah disampaikan Komnas HAM kepada Panglima TNI dan Kapolri, kata Frits, keduanya menyanggupi dengan menyatakan dua hal yang menjadi komitmen, yakni tetap menghormati hak asasi manusia dan akan berusaha menata pola komunikasi diantara satuan-satuan baik itu Kogabwilhan III, Kodam XVII/Cenderawasih maupun Polda Papua.

“Sehingga tidak menimbulkan kegaduhan dalam operasi-operasi diantara satuan-satuan ini,” ujarnya.

Reporter: Saldi
Editor: Aditra
Berita Terkait
Video Seputar Papua TV Terbaru
1/10 videos
Empat Kepala Daerah Deklarasikan Provinsi Papua Selatan
Empat Kepala Daerah Deklarasikan Provinsi Papua Selatan
Detik-detik Kontak Tembak Aparat Gabungan TNI Polri dengan KKB di Ilaga
Detik-detik Kontak Tembak Aparat Gabungan TNI Polri dengan KKB di Ilaga
Jenazah Korban Tembak di Puncak Tiba di Timika, Bupati Wandik: Turut Berdukacita
Jenazah Korban Tembak di Puncak Tiba di Timika, Bupati Wandik: Turut Berdukacita
Bupati Puncak Ajak Kelompok Bersenjata Terbuka Agar Konflik Segera Selesai
Bupati Puncak Ajak Kelompok Bersenjata Terbuka Agar Konflik Segera Selesai
Bupati Puncak Ajak Anak Bangsa Doakan Pegunungan Tengah Papua
Bupati Puncak Ajak Anak Bangsa Doakan Pegunungan Tengah Papua
Detik detik Evakuasi Korban Penembakan di Ilaga Papua
Detik detik Evakuasi Korban Penembakan di Ilaga Papua
Seluruh Pemilik Sound System se-Mimika Bergabung, Langit Timika ‘Bergetar’
Seluruh Pemilik Sound System se-Mimika Bergabung, Langit Timika ‘Bergetar’
Prosesi Pemakaman Klemen Tinal | Bupati Puncak Beberkan Penyebab Wafatnya Wakil Gubernur Papua
Prosesi Pemakaman Klemen Tinal | Bupati Puncak Beberkan Penyebab Wafatnya Wakil Gubernur Papua
Keluarga Harap Jansen Tinal Gantikan Dua Jabatan yang Ditinggal Klemen Tinal
Keluarga Harap Jansen Tinal Gantikan Dua Jabatan yang Ditinggal Klemen Tinal
Klemen Tinal dalam Kenangan
Klemen Tinal dalam Kenangan
Baca Juga