Alokasi Anggaran Pemprov Papua untuk RSUD Abepura Sangat Minim

Alokasi Anggaran Pemprov Papua untuk RSUD Abepura Sangat Minim
Direktur RSUD Abepura, dr. Dessy Urbinas. (Foto: Musa/Seputarpapua)

JAYAPURA | Direktur RSUD Abepura, dr. Dessy Urbinas mengaku bahwa alokasi anggaran dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua untuk pembiayaan rumah sakit yang dipimpinnya itu, minim.

“Sebenarnya rumah sakit bisa membayar tenaga kontrak, tetapi sudah tidak bisa dibayarkan, karena sudah tidak ada anggaran,” kata Dessy di Kota Jayapura pada Rabu, 15 November 2023.

Sehingga kata dia, rumah sakit tidak lagi mengontrak tenaga, melainkan merekrut tenaga sukarela dengan hanya membayar transportasi.

“Itu karena kita Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), jadi kita bisa punya keleluasaan untuk bisa mencari uang sendiri lalu mengelola uang sendiri. Tetapi secara administrasi wajib melapor,” ujarnya.

Menurutnya, sebelum ia memimpin RSUD Abepura, anggaran diluar belanja gaji di rumah sakit itu sebesar Rp185 miliar, bahkan sampai bisa mencapai Rp200 miliar.

Ketika ia menjadi Direktur rumah sakit, anggaran mulai turun, sejak tahun 2021 senilai Rp134 miliar, tahun 2022 Rp36 miliar, dan tahun 2023 sebesar Rp33 miliar.

“Hari ini saya jadi direktur rumah sakit memimpin dengan menggunakan uang Rp33 miliar, bukan seperti sebelumnya,” katanya.

Tetapi, lanjut dia, semua pegawai rumah sakit masih bisa mendapatkan haknya, begitu pula semua obat terpenuhi.

“Kita kerja berat untuk cari uang tambahan. Uang tambahan yang didapat itulah yang di hemat-hemat saat covid-19 menjadi sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) lalu bisa digunakan sampai saat ini,” katanya.

Menurutnya, sebenarnya memasuki April 2023 lalu rumah sakit sudah tidak bisa beroperasi lantaran minimnya anggaran.

Ia menyebut anggaran untuk pemeliharaan gedung minimal Rp4 miliar, belum termasuk pemeliharaan penunjang seperti pemeliharaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), pemeliharaan oksigen dan pemeliharaan tangga lift atau eskalator.

“Tangga lift ini kalau satu kali perbaiki memakan anggaran sekitar Rp100 juta sampai Rp200 juta,” ujarnya.

Kemudian, ada juga perbaikan alat pendingin ruangan atau AC. Jika membeli yang baru berarti pos-pos anggaran yang lain harus dikorbankan.

“Hal ini tidak mudah di era penurunan anggaran saat ini,” pungkasnya.

penulis : Musa

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Seputar Papua. Mari bergabung di Grup Telegram “Seputarpapua.com News”, caranya klik link https://t.me/seputarpapua , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 Komentar

  1. Chusim Elon .s

    Masukan, anak kita sakit dan opname ada BPJSnya tetepi kita bayar sangat mahal, berarti BPJSnya tidak berfungsi dan tidak berlaku untuk RS Abepura .Tolong di perhatikan masalah ini.

    Balas
Sudah ditampilkan semua