TIMIKA | Kedeputian Koordinasi Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika berkaitan dengan evaluasi nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) tahun 2023.
Rapat koordinasi digelar di ballroom Hotel Horison Diana, Kamis (29/2/2024), dihadiri Penjabat (Pj) Sekda Kabupaten Mimika, Ida Wahyuni.
Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi dan Supervisi KPK, Nurul Ikhsan Al Huda mengatakan pihaknya selalu mengingatkan progres terkait MCP kepada Pemkab Mimika, baik progres maupun hasilnya.
“Melihat MCP nasional tahun 2023, 10 besar itu ada Bali dan Blitar. Kalau di Papua Tengah memang paling tinggi Mimika dengan skor 57,77 atau 58, ini masih jauh (dari angka nasional),” terangnya.
Lanjut Nurul, capaian MCP terendah di Papua Tengah disandang oleh dua kabupaten, yaitu Deiyai dan Dogiyai dengan skor masing-masingnya 30,87 dan 35,69.
“Meski Mimika tertinggi di Papua Tengah, tapi secara nasional masih jauh. Kalau melihat potensi Mimika, agak kurang pas juga kalau (nilai MCP) rendah,” terangnya.
Seharusnya, kata Nurul, nilai MCP Mimika lebih baik dibandingkan dengan daerah di Sumatera atau Sulawesi yang potensinya kecil.
Disebutkan bahwa nilai MCP terendah per area di Kabupaten Mimika ada pada bagian pengelolaan barang milik negara dan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Walaupun (nilai MCP di area lain tinggi) tetap saja nilai MCP Mimika rendah, jika dibandingan nilai secara nasional per area,” ungkapnya.
Nurul pun menyebutkan ada banyak indikator yang menyebabkan nilai total MCP Mimika terbilang rendah secara nasional.
Dalam sambutan Bupati Mimika Eltinus Omaleng yang dibacakan Pj Sekda Mimika mengungkapkan, MCP adalah salah satu upaya KPK untuk membantu pemerintah di daerah agar melakukan kinerja pemerintahan dengan baik, transparan, serta bebas dari korupsi dan nepotisme. Karena itu Bupati sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh KPK.
Menurut Bupati, ada beberapa capaian yang dicatat Pemkab Mimika dalam MCP, antara lain capaian MCP tahun 2023 dengan presentase 58 persen atau tertinggi di Papua. Capaian tata kelola desa tahun 2023 dengan presentase 65,80 persen, serta capaian skor Survei Penilaian Integritas (SPI) dengan skor 54,22 persen, meskipun masih dalam kategori rentan.
Bupati juga menyinggung tentang kendala pada bagian penertiban aset, khususnya dalam hal tunggakan pajak dan pendapatan daerah yang bersumber dari deviden 7 persen saham PT. Freeport Indonesia (PTFI) yang juga dikelola pemerintah pusat. Sebab, sejak tahun 2018 hingga saat ini belum ada realisasi.
Tinggalkan Balasan
Anda Harus Login untuk berkomentar. Belum Punya Akun ? Daftar Gratis