MERAUKE | Komandan Korem (Danrem) 174/Anim Ti Waninggap (ATW), Brigjen TNI Agus Widodo menegaskan bakal menindak tegas anggota TNI di jajarannya yang dinilai tidak netral dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 di wilayah Provinsi Papua Selatan.
Sikap tegas Danrem tak hanya melalui ucapan semata, tetapi dibuktikan dengan tindakan nyata mendirikan Posko Pengaduan Netralitas Pemilu 2024 di matra TNI-AD jajaran Korem 174/ATW di Kabupaten Merauke, Papua Selatan.
Keberadaan posko ini tidak lain untuk memastikan sikap netral aparatur negara, khususnya TNI-AD dalam Pemilu 2024.
TNI sendiri bertugas memback up Polri dalam pengamanan agenda pesta demokrasi lima tahunan ini.
Brigjen TNI Agus Widodo menekankan bahwa, netralitas TNI telah diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Undang-undang ini secara tegas melarang setiap prajurit menjadi anggota partai politik, terlibat dalam politik praktis serta dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilu dan jabatan politis lainnya.
“Selain itu, prajurit TNI tidak menggunakan hak pilih baik dalam pemilu maupun pilkada. Ini pada dasarnya sudah jelas dan ada sanksi tegasnya. Sehingga TNI itu netral, tidak memihak dan tidak memberikan dukungan kepada salah satu paslon atau partai politik dalam Pemilu 2024,” tegas Brigjen Agus di Merauke, Senin (12/2/2024).
Ia pun menjelaskan, Markas Besar (Mabes) TNI telah mengeluarkan buku saku netralitas pada pemilu dan pilkada yang berlaku di lingkungan TNI. Salah satu poin utamanya adalah tidak memihak dan tidak memberi dukungan kepada partai politik mana pun beserta pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung serta tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis.
“Setiap prajurit dibekali dengan buku saku netralitas TNI. Jadi setiap prajurit mendapatkan buku saku itu untuk menjadi pedoman dalam kegiatan selama pelaksanaan pemilu,” jelasnya.
Guna memproses setiap pelanggaran prajurit dalam Pemilu 2024 di Papua Selatan, lanjut Danrem, TNI-AD telah mendirikan Posko Pengaduan Netralitas TNI di Markas Korem 174/ATW. Dengan begitu, masyarakat yang memiliki informasi atau mendapatkan prajurit TNI yang tidak netral dalam pemilu dapat langsung melapor ke posko pengaduan tersebut.
“Posko yang dibangun itu siap melayani dan menerima pengaduan masyarakat selama 1×24 jam. Para pimpinan mulai dari Panglima TNI sampai dengan unsur komando bawah selalu melaksanakan sosialisasi kepada seluruh prajurit bahwa, sesuai Undang-undang bahwa kita tidak memiliki hak memilih dan dipilih,” terangnya.
“Kita harus menegakkan aturan netralitas. Kalau pun anggota keluarga kita, seperti istri dan anak-anak punya hak pilih, itu hak pilih pribadi, sifatnya individu, tidak ada pengarahan dari institusi untuk memilih kepada siapa atau apa,” sambungnya.
Menurut Agus Widodo, hal yang terpenting adalah aktor-aktor atau pelaku dalam pemilu tidak berusaha untuk menarik TNI baik secara individu maupun institusi untuk kepentingan politik mereka. Harus ada sikap saling menghormati dan menghargai, sehingga pesta demokrasi dapat berjalan damai, lancar dan sukses.
“Alhamdulillah sampai detik ini hingga sampai hari pencoblosan nanti, kita tidak mendengar ada hal-hal yang menonjol tentang isu netralitas TNI di wilayah Papua Selatan,” tandasnya.
Hal senada juga disampaikan Danlantamal XI/Merauke, Laksamana Pertama Kunto Tjahjono. Menurutnya bahwa hal yang tidak kalah penting adalah prajurit TNI-AL yang bertugas mengamankan jalannya pencoblosan harus menjaga jarak dari setiap tempat pemungutan suara (TPS), sehingga tidak ada persepsi atau kesan masyarakat bahwa TNI tidak netral.
“Saya kira yang disampaikan Pak Danrem sudah jelas. Setiap matra TNI memang ada posko pengaduan netralitas pemilu. Laporan masyarakat tentunya kami terima dan proses sesuai aturan. Kami juga sudah menegaskan kepada para prajurit untuk tidak terlalu dekat dengan TPS, harus jaga jarak,” pungkas Danlantamal.
Tinggalkan Balasan
Anda Harus Login untuk berkomentar. Belum Punya Akun ? Daftar Gratis