NABIRE | Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Nabire, Papua Tengah satu-satunya rumah sakit di ibu kota Provinsi Papua Tengah yang menjadi pusat rujukan di 8 kabupaten di Provinsi Papua Tengah bersama dengan 3 kabupaten tetangga di Papua.
Hal ini dikatakan Direktur BLUD RSUD Nabire, dr. Frans F. C. Sayori, M. Kes. Ia menyebut, 3 kabupaten tetangga lainnya yaitu kabupaten Wasior, Kaimana dan Waropen.
Menurutnya, jika BLUD RSUD Nabire hanya melayani masyarakat kabupaten Nabire, sangatlah mampu. Namun jika melayani 11 kabupaten, BLUD RSUD Nabire merasa kurang mampu.
Alasannya, penggunaan obat dan bahan habis pakai (BHP) sangat besar, ditambah masih banyak masyarakat yang belum memiliki KTP dan tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan.
“Dari tahun 2019-2022 obat yang digunakan untuk melayani pengguna Kartu Papua Sehat (KPS) tidak terbayarkan sampai sekarang, sebesar kurang lebih 40an miliar, karena KPS sudah tidak berlaku lagi. Sehingga BLUD Nabire mengalami keterbatasan dana. Selain itu BLUD RSUD Nabire juga menghadapi keterbatasan dana dari Pemerintah Daerah, di mana tarif BLUD RSUD Nabire sebenarnya masih menggunakan tarif lama yang mengacu pada Perda 2010,” jelas dr. Frans Sayori di Nabire, Selasa (8/8/2023).
Ia menjelaskan, BLUD RSUD Nabire selain melayani pasien swasta/mandiri dan pasien BPJS, juga melayani pasien yang tidak tercover BPJS karena tidak memiliki KTP. Hal itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan, dan BLUD RSUD Nabire tetap berjalan meski dalam keterbatasan yang ada.
“Sedangkan prosedur pemesanan obat kepada perusahaan-perusahaan penyedia obat memiliki aturan harus melunasi hutang-hutang obat terdahulu. Sehingga perusahaan penyedia obat tidak bisa langsung memenuhi kebutuhan obat untuk BLUD RSUD Nabire. Selain beban tersebut, perlu diketahui bersama bahwa butuh waktu juga untuk melakukan proses pengiriman obat,” ungkapnya.
Selain beberapa faktor diatas yang menyebabkan BLUD RSUD Nabire tidak dapat melakukan pemesanan obat, disebabkan juga terjadinya perubahan sistem lama, yang awalnya obat-obatan dipesan melalui e-Katalog LKPP (lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), dirubah ke sistem e-Katalog Kemenkes. Di mana saat melakukan pemesanan, obat tidak langsung dapat diproses oleh Kemenkes karena harus mengikuti antrean, sehingga pihak rumah sakit harus menunggu proses pemesanan obat dari Kemenkes.
Hal ini juga dikatakan Sayori menjadi salah satu faktor penyebab kurangnya stok atau kelangkaan obat di RSUD Nabire.
“Oleh sebab itu kami mohon kerja samanya bagi pengguna BPJS untuk mendukung pemenuhan kebutuhan obat bagi pasien, diharapkan membeli obat di luar farmasi BLUD RSUD Nabire dengan menyimpan semua nota resmi pembelian obat copy resep tersebut,” ujarnya.
Untuk proses klaim pengembalian pembelian obat diluar Instalasi Farmasi BLUD RSUD Nabire, Sayori menjelaskan persyaratan klaim pembelian obat diluar BLUD RSUD Nabire bagi peserta aktif BPJS Kesehatan.
Pertama, foto copy KTP pasien, jaminan BPJS (Surat Elegibilitas Peserta BPJS/SEP) baik rawat jalan maupun rawat inap, salinan resep atau copy resep yang diberikan dari pihak Instalasi Farmasi BLUD RSUD Nabire. Kemudian bukti bayar atau kwitansi pembelian obat atau bahan habis pakai yang tertera nama obat, jumlah obat, dan harga obat yang dilengkapi dengan cap apotek atau klinik tempat pembelian obat/BHP tersebut. Setelah itu persyaratan di serahkan kepada petugas Instalasi Farmasi BLUD RSUD Nabire.
Proses klaim pengembalian obat menunggu pengajuan klaim dari pihak BLUD RSUD Nabire kepada pihak BPJS Kabupaten Nabire.
“Menanggapi perihal kelangkaan obat tersebut, pihak BLUD RSUD Nabire terus berusaha mencari jalan keluar dengan mencoba berdiskusi dengan pihak Pemerintah Daerah dan penyedia obat,” terang dr. Frans Sayori.
Tinggalkan Balasan
Anda Harus Login untuk berkomentar. Belum Punya Akun ? Daftar Gratis