TIMIKA | PT Freeport Indonesia (PTFI) tidak berhenti untuk terus melakukan inovasi dalam hal menanggulangi masalah lingkungan yang ditimbulkan akibat operasi pertambangannya, terutama tailing.
Freeport meluncurkan Estuary Structure Project di Muara Ajkwa pada Selasa, 22 November 2023 sebagai program penanggulangan tailing. Program tersebut terdiri dari dua program kegiatan yakni Geotube atau struktur (sebuah karung besar) yang diisi tailing dengan kapal keruk sehingga membentuk seperti sebuah bendungan besar.
Program kegiatan berikutnya adalah dengan melakukan Egrowing atau menanamkan bambu seperti huruf E di sekitar Muara Ajkwa yang bertujuan terjadinya pengendapan tailing. Setelah tailing mengendap akan dilakukan penanaman mangrove, sehingga terbentuk hutan mangrove baru yang diharapkan menjadi ekositem baru untuk ikan dan kepiting.
Geotube yang akan dipasang memiliki panjang 2,8 km dengan struktur bambu sepanjang 2,7 km, selanjutnya penanaman mangrove seluas 500 hektare.
Menurut Senior Vice President (SVP) Community Development PTFI, Nathan Kum, dalam program Egrowin tersebut Freeport melibatkan kontraktor Orang Asli Papua (OAP) untuk melakukan penyediaan bambu, pengangkutan material (bambu), penancapan, hingga penanaman mangrove.
“Jadi kegiatan ini merupakan salah satu komitmen PTFI dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup di wilayah Muara Ajkwa, sekaligus upaya menciptakan kesempatan kerja,” kata Natan Kum.
Ada sekitar 17 kontraktor dari masyarakat asli Papua disekitar lokasi, mereka dilibatkan dalam Estuary Structure Project agar dapat menyerap tenaga kerja dari masyarakat asli setempat.
“Masyarakat asli akhirnya bisa memanfaatkan proyek ini untuk (peningkatan masyarakat) itu sendiri, dan ini juga merupakan masyarakat dari lima desa daskam yang benar-benar kena dampak langsung operasi kita (PTFI),” ungkapnya.
Nathan berharap kedepan Freeport dapat terus bekerjasama dengan masyarakat asli khususnya masyarakat di lima desa daskam agar operasi tambang dan pengelolaan lingkungan dapat berjalan dengan baik.
“Kami juga mendukung masyarakat dapat mengerjakan pekerjaan yang penting maupun yang besar, sehingga masyarakat (pemilik hak ulayat) juga terlibat dalam operasi kita (PTFI),” katanya.
Apresiasi disampaikan Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Mimika, Santi Sondang yang hadir dalam kegiatan itu mewakili Pemkab Mimika kepada PTFI yang telah melibatkan kontraktor OAP.
“Kami sebagai pemerintah daerah memberikan apresiasi dalam program upaya pengelolaan wilayah pesisir dengan melibatkan masyarakat lokal,” katanya dalam kesempatan yang sama.
Santi mengatakan pemkab berharap lingkungan dapat dikelola dengan baik sehingga dapat memberikan manfaat baik kepada masyarakat, selain itu bisa menjadi percontohan bagi swasta dan daerah lain dalam mengelola wilayah pesisir serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan.
“Untuk para kontraktor yang akan bekerja dengan masyarakat dari 5 desa daskam dapat melakukan kewajiban dan pekerjaan dengan baik, sehingga dampaknya dapat terlihat kedepan baik bagi masyarakat sekitar maupun Mimika secara umum,” pesannya.
Santi menilai kata terdampak sering berkonotasi negatif, namun melihat pengelolaan lingkungan yang dilakukan PT Freeport maka kata terdampak nyatanya tidak selalu berkonotasi demikian.
“Apa yang kita lakukan pada sore hari ini adalah contoh terdampak positif, harapanya lima kampung ini bisa meningkat dari sisi sumber daya manusia, ekonomi, kesehatan, pendidikan, sarana dan prasarana dan lainya, yang terpenting lingkungannya,” katanya.
Adapun jumlah belasan kontraktor OAP yang dilibatkan Freeport yang jumlahnya dimungkinkan akan bertambah, antara lain:
CV. Airu Tairipa
CV. Tumua
CV. Tierememi Jaya
CV. Amamapare
CV. Enea Naina
PT. Putra Tafua Mandiri
CV. Sinar Terbit
CV. Dua Putra Perkasa
CV. Tefan Tipuka Indah
CV. Ayuka Putra
CV. Kamora Jaya
CV. Dikta Galaxy Papua
CV. Mame Airaufua
CV. Muraro
CV. Putra Ayuka Otomona
CV. Aruka Jaya
CV. Tipuka Mandiri
CV. Naina Jaya Indah
Tinggalkan Balasan
Anda Harus Login untuk berkomentar. Belum Punya Akun ? Daftar Gratis