TIMIKA | Pelaporan terkait capaian kegiatan tender, non tender maupun swakelola masih menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Mimika mencatat sepanjang tahun 2023 ada sekitar 10.000 paket kegiatan baik tender maupun non tender serta swakelola yang dikerjakan oleh OPD di Mimika.
Kepala BPBJ Mimika Bambang Wijaksono mengungkap, data 10.000 paket tersebut berdasarkan penginputan yang dilakukan OPD ke Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).
“Kalau di SiRUP total keseluruhan ada sekitar 10.000 paket, dengan jumlah kegiatan swakelola sebanyak 3.339 dan kegiatan tender maupun non tender sebanyak 6.869,” kata Bambang saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (27/12/2023).
Menurut Bambang, persoalan pelaporan kegiatan masih menjadi PR bagi OPD di Mimika disebabkan terjadi perbedaan angka di Rancangan Umum Pengadaan (RUP) dengan pelaporan kepada BPBJ.
“Kegiatan swakelola yang dilaporkan itu hanya 62 paket, padahal paket yang di RUP itu ada 3.339, artinya bukan belum direalisasi, OPD sudah realisasi, tetapi mereka tidak mencatatakan di sistem, ini yang memang jadi kendala, akhirnya RUP dengan realisasi tidak sebanding,” bebernya.
Terjadinya ketimpangan data juga dikarenakan rata-rata kinerja pejabat pengadaan di OPD belum bisa terpantau dengan baik. Berbeda dengan mereka yang tergabung langsung dengan Kelompok Kerja (Pokja) BPBJ.
“Kalau (pokja) di BPBJ sudah pasti, karena prosesnya di sini (BPBJ). Total kegiatan tender dan non tender yang tercatat di RUP itu ada 6.869 yang dilaporkan ke kami, yang tender itu hanya 2.586, jadi masih kurang lebih 30 persen” jelasnya.
Bambang menekankan untuk kedepannya kinerja pejabat pengadaan di lingkup Pemkab Mimika harus lebih ditingkatkan lagi.
Tinggalkan Balasan
Anda Harus Login untuk berkomentar. Belum Punya Akun ? Daftar Gratis