TIMIKA | Genap sudah setahun, pada tanggal 7 Februari 2023 di Distrik Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), sayap militer Organisasi Papua Merdeka (OPM), menyandera pilot Susi Air yang berkebangsaan Selandia Baru, Phillip Mark Mehrtens.
Sudah setahun penyanderaan yang dilakukan TPNPB-OPM, Kepala Staf Umum Komnas TPNPB-OPM, Terryanus Satto melalui Juru Bicara Sebby Sambom menyampaikan beberapa pernyataan terkait penyanderaan Phillip Mark Mehrtens.
Sebby mengatakan penyanderaan Phillip pada 7 Februari 2023 bukan merupakan target utama, melainkan hanya jaminan atas pelanggaran pemerintah Indonesia yang mengizinkan penerbangan sipil memasuki wilayah perang antara pasukan TPNPB-OPM dengan militer Indonesia.
“Penyanderaan pilot Phillip Mark Mehrtens sudah sesuai dengan hukum standar perang, karena dia mendaratkan pesawatnya di wilayah perang dengan menggunakan perusahaan penerbangan Susi Air yang disubsidi oleh Pemerintah Indonesia dengan program Operasi Perintis,” kata Sebby dalam keterangannya yang dikeluarkan hari ini, Rabu (7/2/2024).
Pendaratan Phillip di Distrik Paro dicurigai TPNPB-OPM Kodap III Ndugama-Derakma merupakan operasi Intelijen Indonesia untuk menghancurkan perjuangan bangsa Papua serta memata-matai pergerakan TPNPB.
“Pada poin ketiga, kami mengumumkan dalam satu tahun Pemerintah Indonesia dan Selandia Baru tidak mampu untuk membuka diri melakukan negosisasi damai dengan bangsa Papua demi pembebasan (sandera) yang ditahan TPNPB-OPM,” tegasnya.
Sebby pun menegaskan, mengutuk Pemerintahan Indonesia di Papua yang tidak mampu menjawab tuntutan TPNPB Kodap III Ndugama-Derakma, yakni tidak mampu menerima tawaran negosiasi damai dengan Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB-OPM untuk pelepasan pilot.
Bahkan Sebby mengecam Pemerintah Selandia Baru yang masih tidak mau menerima tawaran baik TPNPB terkait pelepasan pilot.
“Kedua negara telah gagal dalam upaya mencari pelepasan melalui jalur damai, dan masih menggangap remeh upaya goodwill (niat baik) dari TPNPB-OPM,” tegasnya.
Tak hanya itu, Sebby pun menyampaikan rasa kecewanya kepada negara-negara Melanesia yang tidak pernah memberikan perhatian atas krisis kemanusiaan termasuk pembebasan pilot dan perang bersenjata yang dikaterigorikan sebagai bagian dari konflik bersenjata internasional dan sudah terlalu lama terjadi di wilayah regional pasifik.
“Ini adalah kegagalan pemerintahan regional pasifik seperti Melanesian Spearhead Group (MSG) dan Pacific Islands Forum (PIF) yang tidak sesuai dengan norma kemanusiaan kehidupan orang-orang asli kepulauan di pasifik. Bangsa Papua Barat mengundang negara-negara di kawasan pasifik untuk mencari dan menjadi solusi keselamatan pembebasan pilot dari (dugaan) niat buruk Indonesia yang sedang berusaha mengorbankan warga pasifik,” katanya.
Kemudian pada poin ke enam pernyataannya, Sebby dalam hal ini Komnas TPNPB-OPM memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada TPNPB Kodap III Ndugama-Derakma dan pasukannya, karena menurutnya telah mampu melakukan tugas mulia menjamin hukum humaniter internasional dalam perang, sebagaimana sesuai dengan Konvensi Jenewa 1949 Ke III terkait perlindungan terhadap tawanan perang dan Konvensi Jenewa Ke IV perlindungan terhadap warga sipil.
“Ini adalah pembuktian dan reputasi TPNPB karena terbukti diperlakukan baik, menjamin kesehatan dan menyelamatkan pilot Phillip Mark Mehrtens dari serangan maut militer Indonesia,” jelasnya.
Diakhir pernyataannya Sebby menegaskan, demi melindungi kemanusiaan dan menjamin hak asasi manusia, Manajemen Markas Pusat Komnas TPNPB akan mengembalikan pilot Phillip Mark Mehrtens kepada keluarganya melalui yuridiksi Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Tinggalkan Balasan
Anda Harus Login untuk berkomentar. Belum Punya Akun ? Daftar Gratis