Sosialisasi Penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan, Pj Gubernur Papua Tengah Instruksikan 4 Poin

NABIRE | Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah melakukan sosialisasi penyusunan dokumen Grand Design Pembangunan Pendudukan (GDPK) tahun 2023, Kamis (31/8/2023), di salah satu hotel Kabupaten Nabire, Papua Tengah.

Dalam sosialisasi yang digelar, terdapat 4 poin yang di intruksikan Pj Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk kepada para peserta.

“Jangan sampai sosialisasi ini hanya menjadi pertemuan yang biasa-biasa saja, melainkan sosialisasi ini harus menghasilkan kesamaan persepsi dalam menyusun GDPK di tingkat provinsi, kabupaten/kota di Provinsi Papua Tengah,” demikian sambutan Ribka Haluk yang dibacakan Staf Ahli Gubernur Papua Tengah Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Benjamin G. Lekatompessy.

Grand design pembangunan kependudukan dikatakan memberikan arah dan kebijakan yang dituangkan dalam program lima tahunan pembangunan kependudukan di Indonesia, guna mewujudkan target pembangunan kependudukan. Sebagaimana hal itu tertuang pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 153 tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan.

Perpres itu memberi amanat agar setiap tingkatkan wilayah dapat menyusun suatu rancangan induk atau grand design pembangunan kependudukan (RIPK/GDPK) untuk merekayasa dinamika kependudukan di daerahnya.

“GDPK menjadi penting sebagai alat bantu dalam memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang kependudukan, agar arahnya tidak melenceng dari garis-garis yang telah ditetapkan dalam perencanaan pembangunan di bidang kependudukan itu sendiri,” jelasnya.

Selain itu, menurut Ribka Haluk, GDPK sebagai arah bagi kebijakan kependudukan dimasa depan yang harus sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) yang kemudian dapat membantu penjabaran target-target dalam rencana strategis dan rencana kerja.

“Oleh karena itu saya memberikan 4 poin arahan, yaitu, pertama, setiap tingkatan wilayah dapat menyusun suatu rancangan induk atau grand design pembangunan kependudukan untuk merekayasa dinamika kependudukan di daerahnya, yang sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden nomor 153 tahun 2014 tentang grand design pembangunan kependudukan,” tuturnya.

Lalu pada poin kedua, kata Ribka Haluk, Pemerintah Daerah dapat merumuskan perencanaan pembangunan kependudukan untuk jangka waktu 25 tahun kedepan dan dijabarkan setiap 5 tahunan yang berisi tentang isu penting kependudukan saat ini, kondisi kependudukan yang diinginkan, program kependudukan, serta roadmap pembangunan kependudukan.

“Ketiga, diperlukan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Provinsi Papua Tengah. Sesuai amanat Presiden yang tertuang dalam Perpres nomor 153 tahun 2014 tentang GDPK, dengan tujuan utamanya adalah tercapainya kualitas penduduk yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan bangsa,” tuturnya.

Sedangkan poin keempat, melalui kegiatan sosialisasi GDPK ini, kabupaten/kota dapat menyusun atau meningkatkan GDPK menjadi 5 pilar yang mencakup bidang pengendalian kuantitas penduduk, bidang peningkatan kualitas penduduk, bidang pembangunan keluarga, bidang penataan persebaran dan pengaturan 6 mobilitas penduduk dan bidang penataan administrasi kependudukan.

“Pemerintah Provinsi Papua Tengah sepenuhnya menyambut baik perihal penyusunan GDPK ini, dengan mengerakkan seluruh perangkat daerah yang tugas fungsinya terkait dengan penyusunan GDPK,” katanya.