TIMIKA | Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pemerintahan Desa bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Mimika memberikan pelatihan kepada unsur aparatur kampung dan pendukungnya dengan tujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM).
Kegiatan peningkatan kapasitas SDM tersebut digelar di Hotel Horison Diana, pada Rabu (1/11/2023).
Analis Kebijakan Ahli Madya pada Ditjen Bina Pemerintahan Desa Nana Wahyudi menjelaskan, pelatihan yang digelar merupakan bentuk kerjasama antara Pemerintah Indonesia dengan Bank Dunia (World Bank).
“Jadi program ini dibiayai oleh Bank Dunia melalui Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD),” katanya.
Kegiatan diikuti dari perwakilan 8 distrik dan 532 peserta dari 133 kampung yang akan dibagi menjadi dua angkatan. Untuk angkatan pertama sebanyak 200 peserta dari 50 kampung, sisanya akan dilakukan dalam waktu dekat dengan jumlah 332 peserta dari 83 kampung.
“Jadi yang mengikuti pelatihan ini ada beberapa unsur, pertama aparatur kampung, kelompok PKK, Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam), pengurus lembaga adat dan kampung,” katanya.
Nana menyebutkan ada beberapa tema pelatihan yang diberikan, yakni tentang Bamuskam, kelembagaan kampung, posyandu, kerjasama desa, tata kelola pemerintahan kampung yang meliputi pengelolaan anggaran hingga penerbitan aturan di kampung.
“Pelatihan ini dalam rangka peningkatan dan kompetensi aparatur kampung, juga aktivitas belanja, artinya pemerintah kampung bisa merencanakan program kampung yang didanai DD dan ADD dengan baik,” terangnya.
Program peningkatan kapasitas ini akan bergulir kembali di tahun 2024 mendatang untuk distrik yang belum berpartisipasi.
Nana menjelaskan berdasarkan hasil studi dan penilaian Bank Dunia, tingkat kompetensi dari aparatur desa atau kampung di Papua masih rendah, sehingga ditetapkan beberapa kabupaten untuk kegiatan ini, seperti Kabupaten Mimika, Merauke, Keerom dan Jayapura untuk Papua.
“Kegiatan ini untuk rangsangan saja, Dana Desa (DD) ini kan sudah sejak 10 tahun bergulir di era Pak Jokowi, jadi ini (dilihat) bagaimana pengelolaannya dari sisi pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakatnya,” terangnya.
Staf Ahli Bupati Septinus Timang mengungkapkan terima kasih kepada Kemendagri khususnya Ditjen Bina Pemerintahan Desa yang telah memberikan pelatihan ini.
Septinus berharap adanya pelatihan dapat membuat aparatur kampung mulai dari kepala kampung dan perangkatnya dapat mengelola dana dari Pemerintah Pusat dan Daerah yang diberikan ke kampung melalui Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.
Tinggalkan Balasan