TIMIKA | Kepala Bagian Penggadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah (Setda) Mimika Bambang Wijaksono menekankan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bahwa akan segera dilakukan pengisian Rencana Umum Pengadaan (RUP).
Bambang mengatakan setelah diberikannya Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) tahun 2024, maka dilakukan tahapan awal proses pengadaan, yakni input RUP.
“Rencana hari ini input RUP serentak, karena itu tahapan awal seluruh proses pengadaan. Tetapi karena ada kegiatan, kita tunda,” kata Bambang saat ditemui di Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, Senin (19/2/2024).
Menurut rencana, input RUP serentak akan dilakukan hari Rabu, 21 Februari 2024 mendatang.
“Rencananya input kurang lebih empat hari serentak untuk semua OPD,” katanya.
Ada sedikit perbedaan sistem yang digunakan dalam penginputan RUP tahun 2024 ini.
“Dahulu kan memakai Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Merah Putih, beda dengan SIPD-RI yang baru diluncurkan Desember 2023 lalu, dia tidak bisa input manual, jadi sudah terintegrasi dan aplikasi agak berbeda,” jelasnya.
Terkait adanya pergantian itu, Bambang mengaku telah menyampaikan kepada seluruh Kepala OPD untuk mengutus kepala sub bagian program hadir dan mengikuti seksama proses penginputan tersebut.
“Semua sudah tersistem mulai dari input, dan disitu juga sudah harus mencantumkan tingkat komponen dalam negeri (TKDN),” ungkapnya.
Demi memudahkan dan maksimalkan proses input, BPBJ akan mengundang narasumber dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP).
Diharapkan, usai input, OPD sudah siap dengan dokumen persiapan pengadaan. Sehingga pada awal Maret 2024 paket pekerjaan khususnya yang didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan dana Otonomi Khusus (Otsus) serta paket yang anggarannya besar sudah dapat berproses tender.
“Kita sudah terlambat dua bulan ini (DPA seharusnya diberikan pada Desember 2023), sehingga harapannya paling lambat akhir April 2024 paket besar pakai DAK dan otsus sudah selesai tendernya dan berkontrak,” tuturnya.
“Jadi awal Mei sudah bisa kerja, dengan asumsi kalau awal Mei, pada Oktober atau 6 bulan kemudian pekerjaan besar sudah selesai semua. Itu rencananya, tapi semua cepat atau tidaknya tergantung PPK di OPD,” imbuhnya.
Kendati demikian, Bambang mengatakan tahun ini Kelompok Kerja (Pokja) barang dan jasa hanya empat orang, berbeda dengan tahun lalu sebanyak lima orang.
“Pokja tahun ini sudah disentralisasi di BPBJ. Kenapa kurang? Yah, karena kemarin masih ada yang bergabung di OPD, nah sekarang mereka kembali dan tidak mau bergabung,” terangnya.
Jika dibandingkan tahun 2023 lalu, pelaksanaan penginputan RUP menurut Bambang lebih cepat, karena DPA telah dibagikan pada akhir Desember tahun sebelumnya.
Tinggalkan Balasan
Anda Harus Login untuk berkomentar. Belum Punya Akun ? Daftar Gratis