TIMIKA | Bupati Mimika, Provinsi Papua Tengah Eltinus Omaleng mengungkap alasan tidak hadir pada kunjungan Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo di Nabire.
Kunjungan kerja Wamen itu dihadiri oleh para bupati yang masuk dalam Provinsi Papua Tengah berdasarkan putusan DPR RI 30 Juni 2022 lalu.
“Wamen datang kan untuk survei bukan harga mati untuk jadikan ibu kota Papua Tengah disana,” kata Bupati Eltinus, Rabu (27/7/2022).
Bupati Mimika dua periode ini menegaskan, dia tetap pada pendiriannya yang tidak setuju ibu kota Provinsi Papua Tengah di Nabire.
“Kalau saya tetap dengan pendirian saya, saya tidak setuju ibu kota di Nabire, makanya saya pertahankan ibu kota harus di Mimika sini,” ungkap Eltinus.
Untuk menjadikan Timika sebagai ibu kota provinsi, Bupati Eltinus mengaku ada berbagai cara bisa dilakukan.
“Sebab dia punya jiwa dan roh ada disini,” ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo melakukan tatap muka betsama dengan bupati dan Forkopimda beserta tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat se-wilayah Papua Tengah di Guest House Nabire, Senin (25/7/2022).
Acara tatap muka tersebut dihadiri, Anggota DPR RI Komarudin Watubun, Asisten I Bidang Pemerintahan Sekda Papua Doren Wakerkwa dan Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesra Sekda Papua Muhammad Musa’ad bersama kepala OPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
Pada kesempatan tersebut dilakukan penandatanganan surat pernyataan pinjam pakai dan hibah dana, ASN oleh para bupati Meepago kepada pemerintah pusat, serta penyerahan tanah hak wilayah adat, penyerahan aset rumah Pj. Gubernur Papua Tengah, Rumah Jabatan Sekda Papua Tengah serta kantor pendukung.
Usai tatap muka, Wamen bersama rombongan meninjau lokasi pembangunan kantor gubernur seluas 75 hektar milik Suki Wate yang terletak di Karadiri II Distrik Wanggar.
Dikutib dari Papua.go.id, Wamen mengajak semua pihak mendukung pemekaran Papua Tengah.
“Saya mau ajak yang menolak dan pesimis, mari bergabung dan bersatu sudah waktunya kita bersatu untuk membangun kesejahteraan orang Papua,” ungkapnya.
Wetipo mengungkapkan, pemekaran ini bertujuan untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia khususnya yang ada di Papua.
“Untuk mewujudkan hal tersebut, menjadi tanggung jawab bupati merangkul masyarakat dalam membangun provinsi ini dengan baik,” terangnya.
Selain itu, semua pihak bertugas meyakinkan pemerintah bahwa negara memberikan kesempatan bagi rakyat Papua untuk membangun rakyatnya sendiri.
“Sebab tiga DOB akan menjadi pilot project dalam pembangunan, sehingga Ini merupakan keistimewaan bagi orang Papua,” ucapnya.
Diketahui Provinsi Papua Tengah meliputi 8 kabupaten yakni Nabire, Paniai, Mimika, Puncak Jaya, Puncak, Dogiyai, Intan Jaya dan Deiyai.
Tinggalkan Balasan