JAYAPURA | Pemerintah Papua dan pemangku olahraga sedang mendesain adanya landasan hukum untuk memperkuat Papua sebagai Provinsi Olahraga. Selain pemanfaatan venue eks PON XX dan Peparnas XVI, juga agar pembinaan prestasi olahraga terus berjalan maksimal.
“Jadi rapat ini untuk membuat forum diskusi atau FGD dengan Menpora, tapi kita akan rapat lagi secara keseluruhan maupun pihak lainnya untuk meminta masukan yang akan kita bawa dan laporkan ke Menpora untuk hadir menentukan landasan dasar hukum tentang Papua sebagai Provinsi Olahraga,” kata Kadisorda Papua, Tery Wanena, Jumat (20/1/2023).
Diketahui, rapat koordinasi itu dihadiri perwakilan dari KONI Papua, NPCI Papua, dan Universitas Cenderawasih.
“Rapat selanjutnya ini akan dihadiri nanti dengan penjabat gubernur dari tiga DOB, Papua Tengah, Papua Selatan dan Papua Pegunungan,” lanjut Wanena.
Hal senada disampaikan Kenius Kogoya selaku Ketua Umum KONI Papua yang mengharapkan adanya landasan hukum jelas bagi pembentukan Papua sebagai Provinsi Olahraga.
Pasalnya, hal ini untuk mendukung pemanfaatan venue maupun pembinaan prestasi olahraga Papua diberbagai iven berskala regional, nasional dan bahkan internasional.
“Papua sebagai Provinsi Olahraga ini harus melalui produk hukum, ada dasar hukum yang jelas, jadi tidak hanya jadi label karena dengan itu bisa memperkuat venue-venue yang dibangun bisa terawat, terjaga, tetapi juga dalam kaitannya dengan pembinaan prestasi olahraga, Papua bisa menjadi lumbung atlet-atlet prestasi yang mengharumkan nama daerah, nasional dan bahkan internasional,” harap Kenius.
Bahkan saat ini diakui Kenius ada beberapa atletnya yang sudah berprestasi ditingkat Olimpiade. Karena itu ia mengharapkan Provinsi Olahraga di Papua ini bisa didukung oleh semua pihak, termasuk masyakarat di Papua.
“Dengan itu saya pikir ketika Papua dijadikan sebagai Provinsi Olahraga, kita bisa membina atlet-atlet berbakat tentunya dari cabor lain yang juga memiliki karakteristik berbeda ditiap daerah di Papua,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan