JAYAPURA | Kelompok Masyarakat Adat Tabi-Saireri yang tergabung dalam Gerakan Tabi-Saireri Bersatu (GTSB) menyampaikan mosi tidak percaya kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua yang dianggap tidak dapat menjalankan roda pemerintahan.
Pelayanan Pemerintah Provinsi Papua sejak dikendalikan Penjabat (Pj) Gubernur, Ridwan Rumasukun dianggap jalan di tempat, pilih kasih dan terkesan saling mengamankan.
“Sejak Pemprov Papua dipimpin oleh Dr. Muhammad Ridwan Rumasukun, situasi dan kondisi pelayanan pemerintahan dalam posisi stagnan serta belum terjaminnya rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Penjabat Gubernur Papua dan Penjabat Sekda lebih banyak menghabiskan waktu diluar (urusan jalan-jalan) ketimbang melayani masyarakat di Papua,” kata Koordinator GTSB, Catto Mauri saat memberikan keterangan pers di Jayapura, Rabu (24/1/2024).
Menurut dia, kinerja 100 hari kepemimpinan Pj Gubernur tidak nampak ada tindakan nyata dalam menjawab kebutuhan perubahan di lingkungan tersebut, akibatnya terjadi rangkap jabatan dibiarkan begitu saja.
“Rangkap jabatan ini tidak sesuai dengan agenda prioritas Pj Gubernur Papua terkait percepatan penataan birokrasi. Artinya bahwa Pj Gubernur tidak melaksanakan tugas pemerintahan dengan bersih dan berwibawa,” tuturnya.
Dengan sejumlah masalah itu, GTSB meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Pj Gubernur Papua.
“Kami meminta kepada Presiden Joko Widodo kiranya berkenan memerintahkan Menteri Dalam Negeri selaku atasan untuk melakukan evaluasi dan mengganti Penjabat Gubernur Papua dan Penjabat Sekda Papua karena tidak mampu melakukan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik,” pintanya.
Selanjutnya, GTSB juga meminta agar Presiden Joko Widodo menunjuk Penjabat Gubernur dari pusat yang tegas dan bersih, sehingga mampu mengendalikan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, ketertiban umum dan ketentraman sehingga tercipta situasi yang ama dalam menghadapi Pileg, Pilpres, Pilkada dan Pemilu Adat (DPRK) di Provinsi Papua.
“Disamping itu, kami meminta kepada Presiden untuk memberikan arahan kepada Kemenko Polhukam, KPK, Kejaksaan dan Polri untuk konsisten mengawal serta mengusut tuntas semua pihak yang terlibat kasus mega korupsi di Papua,” tutur Catto.
Catto juga menegaskan bahwa mosi tidak percaya kepada Pemprov Papua ini bukan karena kepentingan politik, melainkan sebagai fungsi kontrol agar pelayanan kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan bisa berjalan baik untuk kesejahteraan masyarakat Papua.
“Saya mau sampaikan bahwa mosi tidak percaya yang kami sampaikan bukan tidak suka kepada Pj Gubernur Papua atau Pemprov Papua, atau karena kepentingan politik. Ini murni aspirasi masyarakat sebagai fungsi kontrol kepada pemerintah agar ke depan pelayanan yang diberikan lebih baik dan masyarakat papua bisa lebih sejahtera,” tegasnya.
Tinggalkan Balasan
Anda Harus Login untuk berkomentar. Belum Punya Akun ? Daftar Gratis