TIMIKA | Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Perwakilan Wilayah Papua mengutuk tindakan kekerasan yang dilakukan kelompok sipil bersenjata atas sembilan pekerja pembangunan Tower Palapa Timur Telematika yang terjadi pada Rabu, 2 Maret 2022 lalu.
Kepala Komnas HAM Perwakilan Wilayah Papua, Frits Ramandey mengakui bahwa aksi itu dilakukan oleh kelompok kombatan Organisasi Papua Merdeka (OPM) pimpinan Aibon Kogeya.
Hal ini diungkapnya usai melakukan komunikasi dengan kelompok sipil bersenjata yang berada di Intan Jaya.
“Mereka mengaku memang dilakukan oleh Kelompok Sipil Bersenjata dibawah pimpinan Aibon Kogeya,” terang Frits yang ditemui di Timika, Jumat (4/3/2022).
Menurutnya, terdapat dua alasan dikemukakan oleh pihak kombatan yang menjadi motif pembantaian atas sembilan pekerja itu.
“Pertama itu, mereka lakukan ini sebagai protes atas rencana Blok Wabu. Mereka menuduh bahwa, pembangunan ring ini dalam rangka menjadi sentra komunikasi untuk percepatan pembangunan Blok Wabu,” kata Frits.
Menurutnya, terkait Blok Wabu ini sudah menelan banyak korban. Oleh karena itu, Komnas HAM mendesak otoritas yang mempunyai kewenangan tersebut harus memberikan pernyataan tentang keberadaan Blok Wabu.
“Karena kalau kita hitung-hitung, ini sudah puluhan orang meninggal, baik masyarakat sipil maupun TNI-Polri. Tentang pertentangan atas Blok Wabu ini. Jadi harus segera ada klarifikasi tentang rencana kehadiran Blok Wabu.”
Yang kedua, kata Frits, pembantaian yang dilakukan pihak separatis merupakan balas dendam atas pembantaian sejumlah anak beberapa waktu lalu.
“Ada indikasi, ada hubungannya dengan insiden yang terjadi di Puncak, itu penganiyaan (atas) sejumlah anak-anak di sana,” katanya.
Tapi dari perspektif Hak Asasi Manusia, Frits tegaskan, tindakan ini tidak bisa dibenarkan.
“Ini bertentangan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia karena mereka melakukan pembantaian terhadap kelompok sipil. Tentu ini tindakan yang tidak dibenarkan dan karena itu, harus ditentang oleh semua pihak. Atas nama kemanusiaan, ini harus ditentang. Tidak bisa ini dibenarkan, begitu,” tegasnya.
Aparat keamanan juga didesak segera lakukan upaya pengendalian. Terutama dalam evakuasi korban dari tempat kejadian perkara (TKP).
“Pengendalian dalam bentuk mengambil (korban). Yang masih hidup untuk diminta keterangan, lalu jenazah mereka (korban meninggal), harus dibawa (pulang) dengan keluarganya untuk disemayamkan dan dimakamkan secara baik,” tekannya.
Sepanjang pengalaman Komnas HAM menangani rantai kekerasan yang sudah puluhan tahun terjadi di Papua, menurut Frits, petinggi-petinggi kelompok separatis bersenjata ini juga tidak membenarkan adanya tindakan kekerasan terjadi di Tanah Papua.
“Atas nama kemanusiaan, Saya ingin memberikan pesan tegas kepada Kelompok Sipil Bersenjata. Nah, Komnas, kami punya pengalaman, saya sudah berjumpa dengan empat panglima Kelompok Sipil Bersenjata, rata-rata mereka semua menolak adanya tindakan kekerasan” kata Frits.
Jadi, jika ada anak buah dari para petinggi itu lakukan tindakan pembantaian semacam itu, maka dapat disebut sebagai tindakan kriminal.
Tindakan kriminal semacam ini, kata Frits, bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan ini merupakan kejahatan kemanusiaan.
“Dan saya ingatkan, kejahatan kemanusiaan itu tidak akan mendapat tempat di seluruh mekanisme hak asasi manusia. Tidak ada tempatnya sama sekali. Karena itu, kelompok ini kita ingatkan untuk hentikan cara-cara yang tidak manusiawi seperti ini,” tegas Frits.
“Atas nama kemanusiaan, Komnas HAM menyampaikan turut berdukacita yang mendalam terhadap para karyawan yang dibantai secara tidak manusiawi ini,” tutupnya.
Tinggalkan Balasan
Anda Harus Login untuk berkomentar. Belum Punya Akun ? Daftar Gratis