JAYAPURA | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua menggelar peringatan Hari Anti-Korupsi Sedunia (Hakordia) tahun 2023 di Istora Papua Bangkit, Kabupaten Jayapura, Papua, pada Selasa 14 November 2023.
Peringatan Hakordia yang mengusung tema “Sinergi Berantas Korupsi, untuk Indonesia Maju” ini dihadiri oleh 11 provinsi di Indonesia Timur. Diantaranya, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Barat Daya.
Dalam sambutannya, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan bahwa sinergi dan kolaborasi menjadi kunci pemberantasan korupsi yang berdampak langsung bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
“Pemberantasan korupsi harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Kehadiran pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, akan menjadi modal yang kuat untuk pembangunan di daerah,” kata Tanak.
Tanak menyebut, pemberantasan korupsi di daerah belum berjalan optimal, sehingga dibutuhkan komitmen kuat dari semua pihak dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
“Sudah banyak yang dilakukan oleh pemda dalam upaya memberantas korupsi, namun belum maksimal. Untuk itu upaya konsisten untuk membangun dan mempertahankan ekosistem antikorupsi di daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Pj Gubernur Papua, Muhammad Ridwan Rumasukun mengajak seluruh kepala daerah untuk serius dan bersatu dalam memerangi korupsi, karena korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara dan daerah, tetapi juga merusak moral.
“Kedepan, pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat harus memainkan peran kunci dalam mencegah dan mengatasi dampak buruk korupsi, karena korupsi menciptakan ketidaksetaraan dan penghambat perkembangan daerah,” katanya.
Menurutnya, pemberantasan korupsi memerlukan sinergi dan kolaborasi antara berbagai sektor, lembaga, dan individu untuk menghilangkan praktik korupsi yang merugikan negara dan daerah.
“Kami di Papua bersama-sama dengan pemerintah daerah kabupaten/kota, aparat penegak hukum, BUMN dan BUMD serta masyarakat dan seluruh stakeholder mendukung penuh pencegahan dan pemberantasan korupsi, dengan terus berkolaborasi dan bersinergi untuk mencapai Papua bangkit, mandiri dan sejahtera yang berkeadilan,” tegasnya.
Tinggalkan Balasan
Anda Harus Login untuk berkomentar. Belum Punya Akun ? Daftar Gratis