JAYAPURA | Penyidik Kepolisian Daerah (Polda) Papua fokus meningkatkan kemampuan dalam penanganan tindak pidana korupsi (Tipikor) di Tanah Papua.
Hal ini disampaikan Kapolda Papua Irjen Pol Mathius D. Fakhiri dalam kegiatan Sharing Session Antikorupsi yang membahas “Penanganan Tindak Pidana Korupsi”, Rabu (8/11/2023, di Aula Rastra Samara Kantor Polda Papua lama, Kota Jayapura, Papua.
Dalam kegiatan ini, hadir tim dari Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Pencegahan Korupsi Presisi Mabes Polri yang dipimpin Wakil Kepala Satgassus Pencegahan Korupsi Polri, Novel Baswedan.
Kapolda menyambut baik tim yang dipimpin oleh Novel Baswedan ini. Ia mengatakan, peran penting kepolisian adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.
Untuk melaksanaan tugas dibidang penegakan hukum, Polri diberi wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua perkara tindak pidana, termasuk tindak pidana korupsi.
“Seperti yang sudah kita ketahui bersama, saat ini korupsi telah merasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat, membawa bencana terhadap perekonomian nasional,” kata Kapolda.
Irjen Mathius Fakhiri menyoroti permasalahan korupsi yang tengah merasuki berbagai aspek kehidupan masyarakat yang membawa dampak negatif terhadap ekonomi nasional.
Menurutnya, perlu upaya penegakan hukum yang optimal, profesional dan modern dalam rangka memberantas tindak pidana korupsi.
Pengungkapan kasus dan pemulihan aset negara terkait dengan tindak pidana korupsi, merupakan salah satu cara nyata dalam menjalankan peran sebagai penyidik dalam upaya pemberantasan korupsi.
Namun, menurut dia, proses pemidanaan yang panjang terkadang kurang efektif dalam pemberantasan korupsi. Anggaran yang dikeluarkan untuk menangani perkara korupsi sering kali lebih besar daripada hasil yang diperoleh.
“Upaya pencegahan korupsi ini di KPK dikenal dengan trisula pemberantasan korupsi. Di Polri, potensi korupsi itu dapat diminimalisir dengan mengedepankan pola pencegahan serta digitalisasi dalam mendukung penegakan hukum korupsi,” paparnya.
Namun digitalisasi penegakan hukum korupsi di Papua menurutnya banyak kendala. Selain demografi Papua yang berbeda, juga keterbatasan sumber daya manusia (SDM) serta sarana dan prasarana.
Tetapi baginya keterbatasan itu tidak menjadi halangan dalam pemberantasan korupsi, malah sebaliknya menjadi langkah konkret agar kesetaraan penegakan hukum korupsi di Papua bisa sama dengan daerah lainnya.
“Selain upaya Polri melalui pencegahan, digitalisasi penegakan hukum, juga dibutuhkan kerjasama dan kolaborasi bersama BPKP melalui audit investigatif serta audit penghitungan kerugian keuangan negara (APKKN) yang dapat dijadikan bukti petunjuk dalam penegakan hukum korupsi,” katanya.
Program-program ini dilakukan Polri untuk mengurangi angka korupsi dan mengindari meningkatnya penindakan melalui operasi tangkap tangan (OTT).
OTT juga menurutnya tak harus menjadi sebuah kebanggaan, karena hal itu menjadi indikasi adanya celah korupsi lantaran pemberantasan korupsi hanya dengan penindakan yang cenderung membuat citra Indonesia menjadi jelek.
Kata Kapolda, pemberantasan korupsi adalah tugas bersama yang melibatkan pemerintah, masyarakat dan berbagai pihak terkait.
Baginya dibutuhkan komitmen pemerintah untuk bersinergi dengan aparat penegak hukum, kementerian, lembaga, organisasi pemerintah maupun non-pemerintah, serta dukungan masyarakat dan media massa yang berperan aktif dalam memerangi korupsi.
Ia berharap upaya penegakan hukum dan memberantas tindak pidana korupsi ini dapat diterapkan di wilayah Papua.
Tinggalkan Balasan
Anda Harus Login untuk berkomentar. Belum Punya Akun ? Daftar Gratis