TIMIKA | Penjabat (Pj) Bupati Mappi, Provinsi Papua Selatan, Michael R. Gomar menekankan pelaksanaan empat program prioritas yang wajib dijalankan oleh organisasi perangkat daerah (OPD) dilingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mappi.
Gomar menjelaskan, sesuai arahan dari Gubernur Papua Selatan bahwa program yang tidak bisa dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat diajukan ke Pemerintah Provinsi. Begitu juga program kegiatan yang tidak bisa diakomodir oleh Pemerintah Provinsi akan diusulkan ke Pemerintah Pusat.
Ia menuturkan, empat program prioritas sesuai dengan mandatori Pemerintah Pusat diantaranya, sektor pendidikan, sektor kesehatan, pemberdayaan ekonomi dan infrastruktur yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Lebih lanjut, Gomar mengatakan salah satu kendala yang dihadapi Pemkab Mappi saat ini ialah masih berharap dana transfer dari Pemerintah Pusat, baik Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Otonomi Khusus (Otsus) yang memang cukup banyak menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat untuk diberikan kepada Pemerintah Daerah yang pendapatan asli daerahnya masih sangat terbatas.
Pemkab Mappi terus berharap adanya peningkatan dana transfer. Sejak tahun 2019 sampai 2024 ini diakui terus ada peningkatan. Di tahun 2022 APBD Pemkab Mappi sebesar Rp1,3 triliun, tahun 2023 naik menjadi Rp1,4 triliun dan di tahun 2024 naik menjadi Rp1,5 triliun.
Sebagian besar dana ini bersumber dari transfer yang terdiri dari peningkatan dana Otsus, DAU peruntukan, DAU umum dan DAK.
“Untuk itu, pengelolaan dana ini harus benar-benar tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” kata Gomar dalam keterangannya yang diterima media ini, Senin (18/3/2024).
Ia berpesan, pimpinan OPD agar dapat mengalokasikan dengan baik dana-dana yang diberikan kepada OPD sesuai kebutuhan masyarakat, sehingga program yang direncanakan bisa diakomodir sesuai sumber dana yang ada dan bisa dilaksanakan tepat sasaran dan tepat waktu.
“Jangan sampai anggaran sudah ada, program sudah ada, tetapi tidak bisa dilaksanakan sampai dengan akhir tahun,” tegasnya.
Gomar menyebut jumlah penduduk di Kabupaten Mappi tahun ini ada sebanyak 109.139.000 jiwa yang terdiri dari laki-laki dan perempuan baik OAP maupun non OAP.
Untuk OAP di Kabupaten Mappi masih berkisar di angka 75-80 persen dan non OAP 20-25 Persen sesuai data Dinas Dukcapil Mappi.
Ini berarti, kata Gomar, jumlah OAP di Mappi lebih banyak ketimbang non OAP. Sebab itu pemanfaatan program kegiatan yang sudah direncanakan dan ditetapkan harus benar-benar dilaksanakan dan bermanfaat secara langsung bagi masyarakat.
Gomar pun menambahkan, capaian program kegiatan, sebenarnya adalah indikator penilaian kinerja bagi pimpinan OPD. Pelaporan dan pemanfaatan anggaran program kegiatan harus diselesaikan tepat waktu tahun anggaran berjalan.
“Dan ini menjadi cacatan agar kita bersama dapat melakukan evaluasi terhadap program kegiatan ditahun sebelumnya. Sehingga program yang sudah ada dapat dilaksanakan untuk pembangunan di Kabupaten Mappi dapat diselesaikan di tahun anggaran berjalan,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan
Anda Harus Login untuk berkomentar. Belum Punya Akun ? Daftar Gratis