NABIRE | Ratusan warga dari delapan kabupaten di Provinsi Papua Tengah mendatangi Kantor Gubernur Provinsi Papua Tengah di Jalan Merdeka, Kabupaten Nabire, Senin (20/11/2023).
Kedatangan warga untuk mempertanyakan jawaban atas proposal bantuan rumah yang telah mereka masukkan ke Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Papua Tengah.
Salah satu warga bernama Simon Petrus Agapa meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah untuk segera menjawab sejumlah proposal yang dimasukkan ke Kantor PU Provinsi Papua Tengah.
“Ibu Pj (Penjabat Gubernur Papua Tengah), kami datang untuk meminta kapan ibu menjawab proposal kami. Melalui dinas lain sudah dijawab, tapi kami punya pembangunan rumah melalui PU provinsi hingga saat ini belum dijawab,” tanya Simon dihadapan Pj Gubernur Ribka Haluk.
Karena itu, Simon bersama warga lainnya mendesak Pemprov Papua Tengah segera menjawab proposal mereka lantaran pemerintah dinilai telah menjawab sejumlah permohonan bantuan warga lainnya melalui Dinas Sosial, sedangkan melalui Dinas PU hingga saat ini belum dijawab.
Jika tuntutan itu tidak dilaksanakan maka, warga yang mendatangi Kantor Gubernur menyatakan akan menarik kembali proposal yang telah mereka ajukan.
Secara langsung P j Gubernur Ribka Haluk menyampaikan agar bersabar, karena ribuan proposal yang ada di Kantor PU baru bisa dijawab di tahun 2024.
“Tahun anggaran 2023 sudah hampir selesai. Ini tinggal 1 bulan lagi, dan ibu meminta masyarakat harus sabar karena proposal akan bisa dijawab di tahun 2024 mendatang,” kata Ribka Haluk.
Menurutnya, pemprov saat ini tengah membahas anggaran tahun 2024, sehingga proposal masyarakat belum bisa dijawab lantaran belum adanya anggaran.
“Kami bisa membayar dan menjawab pada tahun 2024 mendatang, jadi masyarakat harus bersabar. Kalau tidak mau diatur, silakan saja tarik kembali proposalnya,” tegas Ribka.
Ia menyebut, di Kantor PU Provinsi Papua Tengah saat ini ada sebanyak 5.480 proposal yang terkumpul.
Ia merincikan pembangunan rumah baru ada 3.360 unit, kemudian rehab rumah 444 unit, bangun gereja baru 95 unit, rehab gereja 10 unit, gedung sekolah baru 2 unit dan rehab sekolah 1 unit. Kemudian pembangunan tiga jalan, pembangunan delapan jembatan, dua pembangunan air bersih, 12 pembanguan pagar dan ada satu proposal pertanian.
“Jadi nanti bapak dan mama cek, misalnya sekolah punya di Dinas P dan P (Dinas Pendidikan), gereja punya dibagian Biro Otsus,” katanya.
Karena itu masyarakat diharapkan untuk menunggu dan mengikuti petunjuk pemerintah, karena proposal baru akan dijawab di tahun 2024.
“Yang mau rumah, sabar. Tetapi kalau tidak mau, silakan ambil proposal kalian masing-masing. Kalau mau, ikuti dan dengar apa yang kami sampaikan, karena pasti akan direspon,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan
Anda Harus Login untuk berkomentar. Belum Punya Akun ? Daftar Gratis
1 Komentar
Kasih kembalikan saja gubernur provinsi papua tengah tidak ada uang itu
Sebenarnya dari awal tidak usah terima provosalnya