Dalam situasi pandemi, menurut mereka, ruang sipil semakin sempit dengan penggunaan kekuatan yang tidak dibutuhkan oleh polisi. Mereka menangkap banyak orang dalam beberapa aksi belakangan untuk alasan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19.
“Di aksi Hari Buruh di Jakarta, beberapa mahasiswa dipukuli dan ditangkap, sementara dalam aksi memperingati Hari Pendidikan Nasional, sembilan orang ditangkap dan dikenakan pasal karena tidak mematuhi protokol kesehatan Covid-19,” sebutnya.
Tidak hanya itu, KontraS mengamati situasi pandemi juga tidak menghentikan negara menggunakan hukuman mati. Dimana hingga Januari 2021, tercatat 364 terpidana mati di Indonesia, dan tidak ada kemajuan dalam penghapusan hukuman mati.
Sejalan dengan itu, lanjut Fatia, pembunuhan di luar hukum yang terjadi di Papua juga tidak menunjukkan adanya komitmen hak asasi manusia dalam menyelesaikan konflik di Papua. Belum lama ini pula, pemerintah Indonesia melabeli Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagai teroris.
“Pelabelan ini akan berdampak pada penambahan angka pelanggaran HAM di Papua yang tidak bisa diselesaikan dengan kekerasan,” ujarnya.
Komitmen semu
Dalam dialog tersebut, Indonesia menyatakan komitmennya untuk mengimplementasikan kebijakan publik yang memastikan hak-hak sipil, politik, dan ekonomi serta keadilan sosial. Di waktu yang sama juga mempertahankan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan memperhatikan hak-hak sipil dan juga kebebasan fundamental.
Perwakilan Indonesia dalam dialog juga berbagi mengenai program nasional untuk mengarusutamakan hak asasi manusia, seperti Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Generasi Kelima, Kota Hak Asasi Manusia, dan Forum Kerukunan Umat Beragama.
Sebagai anggota Dewan HAM PBB, Indonesia juga mendorong masyarakat internasional untuk memastikan hak-hak kesehatan untuk semua, termasuk akses vaksin yang setara dan terjangkau.
Tinggalkan Balasan