Waket I DPRD Mimika Pertanyakan Kejelasan DPA

Wakil Ketua I DPRD Mimika Aleks Tsenawatme saat ditemui wartawan di Kantor DPRD Mimika, Jumat (24/2/2023). (Foto: Fachruddin Aji/Seputarpapua)
Wakil Ketua I DPRD Mimika Aleks Tsenawatme saat ditemui wartawan di Kantor DPRD Mimika, Jumat (24/2/2023). (Foto: Fachruddin Aji/Seputarpapua)

TIMIKA | Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mimika Aleks Tsenawatme mempertanyakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pemerintah Kabupaten Mimika yang tak kunjung dibagikan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Menurut Aleks, lambannya pembagian DPA berdampak pada pembangunan yang tak kunjung berjalan.

“Yang lalu kan kita (DPRD dan Pemkab Mimika) mengingat waktu (agar pembangunan segera berjalan) pembahasan akhirnya dilakukan sejak November-Desember, seharusnya bulan 2-3 ini (DPA sudah dibagikan) dan (OPD) sudah lakukan pelelangan,” katanya yang ditemui di Kantor DPRD Mimika, Jumat (24/2/2023).

Aleks pun menyebut penundaan pembagian DPA kepada OPD, tidak beralasan.

“Dasar pemikiran kita (DPRD dan Pemkab) kan kita bahas cepat mengingat tahun kemarin kan pelelangan terpengaruh karena pembahasan lambat, akhirnya berdampak kepada pembangunan fisik dan penyerapan anggaran yang lambat,” ujarnya.

Akibat dari beberapa hal di atas, kini Pemkab Mimika berhutang dengan pihak ketiga.

“Karena pekerjaan belum selesai kan jadi hutang untuk APBD Perubahan tahun 2023, yang fisik ini,” terangya.

Ditanya soal siapa yang seharusnya mendorong agar DPA segera dibagikan, Aleks menyebut pihaknya sebagai pengawas sudah melakukan perannya.

“Evaluasi juga kan sudah tanggal 6 Februari kemarin, catatan juga sudah dilakukan, kenapa sampai hari ini DPA belum juga dibagikan,” tegasnya.

Aleks mengaku dirinya mempertanyakan DPA yang belum juga dibagikan bukan karena kepentingan politis, namun demi pembangunan dan masyarakat Mimika.

Sementara itu Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Marthen Tappi Malissa mengatakan soal kapan DPA akan dibagikan, hal itu menunggu petunjuk dari Plt Bupati Mimika.

“(Dokumen) DPA sementara diperbanyak, kalau dibagikan itu tunggu perintah kapan akan dibagi,” katanya saat ditemui dikesempatan yang sama.

Marthen mengaku keterlambatan pembagian DPA tidak mempengaruhi kepada proses keuangan.

“Kan tidak mungkin juga kita hentikan pelayanan (kepada masyarakat),” katanya.

Selain tidak berpengaruh kepada keuangan, Marthen menyebut keterlambatan juga tidak berpengaruh kepada pelelangan.

“Saya pikir juga tidak berpengaruh juga, karena semua kegiatan sudah diinput di RUP. Jadi pelelangan saya pikir sudah bisa dilakukan, tetapi belum bisa ditetapkan,” jelasnya.

 

penulis : Fachruddin Aji

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Seputar Papua. Mari bergabung di Grup Telegram “Seputarpapua.com News”, caranya klik link https://t.me/seputarpapua , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *