Wakil Bupati Mimika dan 54 Wakil Kepala Daerah se-Indonesia Hadiri Pertemuan di Bandung

Wakil Bupati Kabupaten Mimika, Johannes Rettob saat mengikuti rapat bersama dengan 54 Wakil Kepala Daerah lainnya. (Foto: Ist for Seputarpapua)
Wakil Bupati Kabupaten Mimika, Johannes Rettob saat mengikuti rapat bersama dengan 54 Wakil Kepala Daerah lainnya. (Foto: Ist for Seputarpapua)

TIMIKA | Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob dan Wakil Bupati Boven Digoel mewakili Papua mengikuti pertemuan Forum Wakil Kepala Daerah (Forwakada) se-Indonesia di Bandung, Jumat (18/2/2022) – Sabtu (19/2/2022).

Pertemuan tersebut bekerjasama dengan Lembaga Pengembangan Manajemen Pemerintahan (LPMP), Kementerian Dalam Negeri dan BKKBN. Adapun peserta yang hadir 55 wakil kepala daerah utusan 34 provinsi se-Indonesia.

Ketua Umum Forwakada Robby Nahliyansyah mengatakan, Forwakada memberikan semangat baru bagi para wakil kepala daerah se-Indonesia. Sebab, apa yang dirasakan di satu daerah, sama juga dirasakan oleh daerah lain.

“Kita sangat berbangga, Forwakada sampai saat ini masih solid dan kompak. Oleh karena itu, saya berharap ada hasil baik yang didapatkan dari forum ini. Sebab, Forwakada ini berdiri tidak terlepas dari adanya kegundahan para wakil kepala daerah. Oleh karenanya, di sinilah kami semua sesama wakil kepala daerah bersilaturahmi,” ujar Robby, yang juga Wabup Tanjungjabung Timur ini dalam rilia yang diterima Seputarpapua.com, Sabtu (19/2/2022).

Pertemuan yang dikemas dalam workshop bertajuk ‘Penguatan Peran Wakil Kepala Daerah Dalam Penurunan Stunting dan Pengentasan Kemiskinan’ ini, kegiatan Forwakada selama dua hari ini juga diisi dengan penyampaian materi ‘Peran Wakil Kepala Daerah Dalam Pemerintahan Daerah’ oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri RI.

Gubernur Ridwan Kamil yang membuka pertemuan tersebut mengatakan kepala daerah dan wakil kepala daerah memiliki 2 obyek penilaian, yakni kepribadian dan daya kerja. Keduanya harus ditampilkan yang terbaik.

Dikatakan Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil, seorang wakil kepala daerah sebetulnya lebih untung, karena waktunya lebih luang, sehingga dapat dimanfaatkan.

Selanjutnya, Gubernur Jawa Barat juga menyampaikan bahwa 200 lebih negara di dunia, 85% perekonomiannya diatur oleh negara-negara anggota G20, yang presidensinya saat ini dipegang oleh Indonesia.

Kemudian, dari 20 negara anggota G20 ini, Indonesia berada di ranking 16, dan jika berhasil, pada 10 tahun mendatang Indonesia akan berada di urutan ke-10, dan puncaknya pada 2045, Indonesia akan menjadi salah satu negara adidaya.

Namun demikian, lanjut dia, untuk bisa menjadi negara adidaya, tentunya ada beberapa persyaratannya, yakni yang pertama, sosial dan politik harus stabil, tidak ada pertengkaran yang hanya menghabiskan energi. “Lebih baik menyintai daripada membenci, lebih baik merangkul daripada memukul,” ujarnya.

Disampaikan bahwasanya banyak negara di dunia pecah disebabkan pertengkaran. Sehingganya, Pancasila, khususnya sila ketiga itu sangat penting.

Kemudian syarat kedua adalah ekonomi minimal 5%. Cara agar ekonomi Indonesia dapat mencapai minimal 5% diantaranya tidak melakukan ekspor bahan mentah dan memilih hilirisasi industri.

Selain fokus pada ekonomi produktif, ekonomi Indonesia harus menjadi ekonomi hijau, dengan energinya yang harus energi terbarukan, disamping menerapkan ekonomi digital. “Mulai saat ini, ayo kita kurangi kompetisi, dengan memperbanyak kolaborasi”, tandasnya.

Sementara Wakil Bupati Mimika, Johannes Rettob mengatakan dalam pertemuan tersebut juga dijabarkan sejumlah tugas wakil bupati dan wakil walikota diantaranya,

Pertama, Penurunan angka stunting menjadi tanggung jawab wakil kepala daerah, maka segera membentuk Tim Percepatan Penurunan Angka Stunting yang diketuai oleh Wakil Kepala Daerah sebagai Pelaksana dengan beranggotakan Dinas terkait dan Stake holder lainnya untuk pelaksanaan di Kabupaten/kota.

Kedua, Penurunan Angka Kemiskinan juga menjadi tanggung jawab Wakil Kepala Daerah dan segera membentuk Tim Pengentasan Kemiskinan.

Ketiga, Semua kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan yg dilakukan inspektorat, BPK, ataupun KPK menjadi tanggung jawab Wakil Kepala Daerah. Untuk itu maka Inspektorat harus melaporkan kepada wakil kepala daerah. Seperti Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) harus ditandatangani wakil kepala daerah.

Keempat, setiap 3 bulan Wakil Kepala Daerah harus melakukan evaluasi dan monitoring kinerja instansi terkait realisasi phisik dan realisasi keuangan bersama semua OPD, karena ini merupakan tugas dan kewenangan atributif yg diamanatkan dalam UU no 23 th 2014 dan.perubahannya UU no 9 tahun 2015.

Dimana, hasil pengawasan dan pemeriksaan instansi pemerintahan yang dilakukan, wajib dilaporkan kepada wakil kepala daerah setiap tiga bulan. Selanjutnya untuk tingkat daerah tingkat II, wakil kepala daerah akan melaporkannya ke bupati/walikota , gubernur, Mendagri dan KPK.

Pertemuan akan dilanjutkan di Semarang pada pertengahan bulan Maret 2022.

 

Tanggapi Berita ini
reporter : Kristin Rejang
editor : Mish

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Seputar Papua. Mari bergabung di Grup Telegram “Seputarpapua.com News”, caranya klik link https://t.me/seputarpapua , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.