TIMIKA, Seputarpapua.com | Pemprov Papua Tengah mengadakan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan PT. PLN (Persero). PKS tersebut dilakukan untuk mensejahterakan masyarakat kurang mampu, dengan memasang jaringan listrik ke rumah-rumah masyarakat.
Perjanjian kerja sama tersebut tandatangani langsung oleh Pj Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk dengan General Manager (GM) PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Budiono, disaksikan Pj Sekda Papua Tengah, Anwar Harun Damanik, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan SDM Provinsi Papua Tengah, Frets James Boray, dan Manajer PT. PLN (Persero) UP3 Nabire, Parmonangan Andreas Sitorus, Selasa 28 Mei 2024 sore.
Penjabat Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk menerangkan ada 10 program prioritas yang ditetapkannya di Provinsi Papua Tengah salah satunya Papua Tengah Terang.
“Khusus untuk PLN kita hari ini menggelar PKS yakni penyambungan listrik ke rumah-rumah dan subsidi token listrik gratis bagi masyarakat,” ungkapnya dalam keterangan tertulis yang diterima media ini, Rabu (29/5/2024).
Ribka melanjutkan, dalam program Papua Tengah Terang ada 3 hal yang akan dikerjakan, yakni penyambungan baru jaringan PLN, penyambungan baru jaringan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan subsidi pembayaran token listrik gratis.
Ribka melanjutkan, dalam program kelistrikan itu, akan ada token listrik gratis yang hanya diperuntukan bagi masyarakat yang kurang mampu. Program token gratis, termasuk program pemerintah pusat yakni pengentasan masyarakat kategori miskin dan kemiskinan ekstrim.
“Ini semua (program listrik gratis) bersumber dari APBD Provinsi. Harapannya kedepan melalui program ini semua daerah di Papua Tengah bisa terang, tentu ini merupakan pekerjaan besar, namun secara perlahan kami yakin kedepan rumah-rumah masyarakat bisa terang,” terangnya.
Menurut Ribka, adanya program Papua Tengah terang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebab dalam pemerintahan, perekonomian, UMKM, pendidikan dan aktivitas rumah tangga membutuhkan listrik.
“Saat ini listrik merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat, aktivitas apapun membutuhkan listrik, bahkan membuat masyarakat sehat diperlukan aliran listrik. Kita berharap kita bisa membuat Papua Tengah ini terang, bukan hanya di Nabire melainkan diseluruh daerah di Papua Tengah,” tegasnya.
GM PT. PLN (Persero) Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Budiono mengungkapkan PKS ini merupakan hal yang pertama kali terjadi, dalam hal sinergi PLN dengan pemerintah daerah untuk bersama meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kerja sama ini ada 3 hal, pertama pembangunan jaringan, PLTS dan subsidi token gratis. Kami dari PLN selanjutnya akan melakukan inventarisir daerah dan masyarakat yang mana saja layak mendapatkan subsisi token listrik gratis,” jelasnya.
Menurut Budiono, adanya Daerah Otonomi Baru (DOB) ini, membuat PLN juga akan memperbesar jaringannya, yang tadinya hanya 2 unit pengelolan, hingga saat ini menjadi 6 unit.
“Kini di setiap provinsi yang baru sudah ada yang mengelola listrik pedesaan sendiri, kemudian, (dengan adanya PKS) kini yang mengelola listrik pedesaan di Papua Tengah sudah ada, sehingga kami menjadi lebih fokus lagi untuk melistriki seluruh masyarakat yang ada di Papua Tengah ini,” paparnya.
Ia menambahkan untuk sistem kelistrikan khusus di Nabire, saat ini sudah lebih dengan daya mampu 40 MW, dengan beban puncaknya 25 MW dan masih ada 15 MW cadangan. Sedangkan kebutuhan untuk pusat perkantoran 5 MW, sehingga masih ada 10 MW cadangan.
“Cadangkan ini akan kita gunakan untuk melihat perkembangan kebutuhan masyarakat di Nabire selanjutnya pasca DOB. Khusus untuk perkantoran kedepan, kami akan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) Kali Bumi, sehingga listrik pusat pemerintahan akan bersumber dari green energi (energi berbasis alam). Jadi pusat pemerintahan yang akan bersumber dari green energi ini yang akan pertama kali terjadi,” tutupnya.
Tinggalkan Balasan
Anda Harus Login untuk berkomentar. Belum Punya Akun ? Daftar Gratis