TIMIKA | Yayasan Pemberdayaan Amungme dan Kamoro (YPMAK) selaku pengelola dana kemitraan PT Freeport Indonesia (PTFI), pada Jum’at (19/11/2021) menggelar bimbingan teknis (bimtek) bagi tim kelompok kerja (Pokja) program kampung.
Kegiatan yang dipusatkan di MPCC YPMAK tersebut, diikuti oleh Tim Pokja dari 8 wilayah yang ada di ‘highland’ (dataran tinggi), yakni Tim Pokja Aroanop, Hoeya, Alama, Waa-Banti, Dumadama, Agimuga, Jila, dan Tsinga.
Pada bimtek tersebut, para peserta mendapatkan penjelasan cara pengisian format laporan pertanggungjawaban (LPJ) program kampung dari Sekretaris YPMAK Johana Saidui dan Anggota Tim Pengelolah Program Kampung (TPPK) Samuel Rorimpandey.
Selanjutnya dilakukan penandatanganan giro oleh masing-masing Tim Pokja kepada petugas bank.
Sekretaris YPMAK, Johana Saidui mengatakan, Bimtek dilakukan sebagai rangkaian dari suatu tahapan dalam proses program dana kampung YPMAK. Bimtek ini bertujuan agar Tim Pokja yang bekerja di kampung lebih mudah dalam membuat LPJ.
Apalagi alokasi anggaran besar, dan tidak hanya untuk program saja. Tetapi ada alokasi yang dikhususkan untuk upah masyarakat yang terlibat dalam program ini.
“Karenanya sangat perlu dilakukan Bimtek, agar Tim Pokja Kampung paham apa yang harus dilaporkan ke kita,” katanya.
FOTO | Foto bersama Sekretaris YPMAK Johana Saidui dan Anggota TPPK Samuel Rorimpandey de gan para peserta Bimtek. (Foto: Mujiono/Seputarpapua)
Hal-hal yang perlu dilaporkan oleh Tim Pokja Kampung. Johana menjelaskan, seperti operasional (terkait dengan transportasi, perjalanan Tim Pokja yang terkait dengan program). Kemudian, konsumsi serta belanja.
Semua kegiatan itu harus dibuktikan dengan adanya transaksi yang tertulis. Karenanya, pihaknya sudah memberikan format pelaporan yang mudah dan sederhana. Sehingga mereka bisa melaporkan pertanggungjawaban dengan akurat dan bisa dipertanggungjawabkan ke YPMAK.
“Walaupun tanpa Bimtek mereka (Tim Pokja) bisa melaporkan. Tapi tidak seperti yang diharapkan. Karenanya dengan Bimtek diharapkan mereka bisa melaporkan semua penggunaan alokasi anggaran yang diberikan,” jelasnya.
Sementara Terkait jumlah anggaran yang diterima setiap Tim Pokja, khususnya di dataran tinggi. Johana menerangkan, di dataran tinggi ini ada 8 wilayah dan alokasinya berbeda-beda.
Seperti untuk tiga lembah (Tsinga, Aroanop, dan Wa-Banti) alokasinya sebesar Rp3 miliar. Kemudian, untuk wilayah Hoeya, Jila, dan Agimuga sebesar Rp 2 miliar. Sedangkan untuk Alama dan Dumadama sebesar Rp 1 miliar.
“Besaran alokasi ini memang ada perbedaan, yang ditentukan dari jarak. Namun hal ini masih terus dilakukan evaluasi untuk kedepannya,” tuturnya.
Sementara Samuel Rorimpandey menambahkan, untuk pencairan anggaran ini ada 2 tahap. Tahap pertama setelah program dari Kampung itu masuk dan diverifikasi oleh TPPK, maka anggarannya dicairkan agar Tim Pokja bisa bekerja.
Kemudian, untuk tahap kedua. Setelah program ditahap pertama dijalankan, maka Tim Pokja membuat LPJ. Yang tujuannya untuk pencairan anggaran tahap kedua.
“Sampai saat ini belum ada program yang masuk. Diharapkan 1-2 minggu kedepan program yang diusulkan sudah ada, agar anggaran bisa dicairkan dan mereka bisa bekerja,” katanya.
Untuk penggunaan anggaran kata Sam, ada presentase dalam penggunaannya. 80 persennya wajib untuk masyarakat dalam bentuk upah setelah bekerja. Bukan diberikan secara cuma-cuma.
Sementara 20 persen untuk kerja Pokja, mulai sosialisasi, mereka berkunjung ke lokasi kerja, transportasi dan konsumsi.
“Ini program dana kampung, sehingga masyarakat harus bekerja, apakah perbaikan, kebersihan, dan lainnya. Dengan bekerja masyarakat akan mendapatkan upah. Sehingga bisa dikatakan program ini bukan bagi-bagi uang. Hal ini sudah ditekankan kepada Tim Pokja,” ungkapnya.
Tinggalkan Balasan