Kapolda Papua: Keberpihakan KPU ke Petahana Sumber Konflik

JAYAPURA | Kapolda Papua Irjen Pol Boy Rafli Amar menyebut satu dari 10 potensi sumber konflik pada Pilkada 2018 mendatang yakni keberpihakan KPU selaku penyelenggara pemilu kepada pasangan calon petahana (incumbent).

“Ada 10 potensi penyebab gangguan selama pilkada yang akan dilaksanakan di tujuh kabupaten dan provinsi pada 2018. Salah satunya jika KPU berpihak pada pasangan calon petahanan,” kata Irjen Pol Boy Rafli di Jayapura, Kamis (28/12).

Potensi sumber konflik pilkada lainnya, kata mantan Kadiv Humas Polri, yakni adanya hubungan kekerabatan dari pasangan calon (Paslon) tertentu dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Selain itu, masih adanya tradisi perang suku dalam penyelesaian konflik atau permasalahan di masyarakat pegunungan, dan beberapa kelompok masyarakat di daerah pegunungan mudah terprovokasi hingga terjadi mobilisasi massa untuk kepentingan elit politik.

Potensi konflik Pilkada lainnya, bisa dengan adanya pengaruh tokoh masyarakat atau kepala suku dalam menentukan arah dukungan atau pilihan yang berdampak pada sentiment kelompoknya.

“Juga adanya intervensi elit politik dan birokrat dan geografis daerah yang sulit dijangkau,” kata Boy Rafli dalam refleksi akhir tahun didampingi Waka Polda Papua Brigjen Pol Agus Riyanto dan Kabid Humas Kombes AM Kamal.

Ia mengatakan, walaupun sudah memprediksi potensi gangguan namun untuk Pilkada gubernur belum dapat diprediksi karena masih menunggu kepastian berapa banyak pasangan calon yang akan maju ‘bertarung’.

“Bila hanya satu pasangan calon maka prediksi gangguannya berbeda bila pilkada gubernur diikuti dua atau tiga pasangan,” kata Boy Rafli.

Dirinya menyebut Pilkada di tingkat kabupaten yang diprediksi rawan yakni di Kabupaten Mamberamo Tengah, Jayawijaya, Paniai dan Kabupaten Mimika.