TIMIKA | Balai Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Papua (BPMP) menyebut literasi menjadi masalah utama pendidikan di Mimika.
Hal ini disampaikan Kepala BPMP Papua Dr. Junus Simangungsong saat ditemui wartawan di Hotel Rimba Papua pada Jumat (23/6/2023), usai menggelar diskusi dengan Kepala Dinas Pendidikan Mimika dan sejumlah pemerhati pendidikan.
“Kita lihat ada problem utamanya pada kemampuan anak-anak khususnya literasi dan numerasi, inilah yang menjadi progres kita (BPMP) untuk Mimika,” katanya.
Junus melanjutkan, untuk menanggulangi hal tersebut pihaknya akan melakukan pendampingan guru, kepala sekolah, dan Pemerintah Kabupaten Mimika untuk menguatkan Sumber Daya Manusia (SDM).
Selain SDM, pihaknya juga akan melakukan pendampingan dalam hal manajemen sekolah, sehingga akuntanbilitas dan transparansi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah Berjalan (BOS) berjalan dengan baik.
Dalam diskusi Junus menjelaskan, BPMP bertugas sebagai perwakilan Kemendikbudristek, untuk memastikan semua kebijakannya dilaksanakan di daerah terutama tentang kurikulum merdeka belajar yang telah mencapai 24 episode.
Berdasarkan data Partisipasi Assesmen Nasional tahun 2022, sekolah yang mengikuti assesmen nasional tercatat sberjumlah 53,14 persen, sementara yang belum 46,86 persen dari 239.
“Kemudian dari hasil asessmen nya dari literasi dan numerasi kita harus kerja keras karena banyak yang harus diintervensi,” ujarnya.
Hal itu berdasarkan data asessmen nasional tahun 2022 tercatat 66,67 persen satuan pendidikan yang mengikuti assemen nasional tersebut belum mencapai kompetensi minimum literasi, kemudiam 87,76 persen belum mencapai kompetensi minimum numerasi.
Selanjutnya, Junus menyebut dari segi asessmen karakter masih ada terjadi perundungan di sekolah meskipun jumlahnya tidak signifikan.
“Meski satu atau dua pun itu kita harus antisipasi supaya tidak terjadi, kejadian (perundungan) terjadi lebih banyak di SMA,” ucapnya.
Dikutip dari data Assesmen Nasional tahun 2022 disebutkan rata-rata satuan pendidikan yang mengikuti assesmen berada dalam kategori aman, namun ada 5 persen yang rawan perundungan.
Junus menyampaikan assesmen dari sisi kualitas pembelajaran atau aspek kemampuan guru, masih perlu ditingkatkan milai dari kemampuan dukungan afektif, manajemen kelas, sampai aktivitas kognitif.
“Dari sisi rasio guru dan siswa tidak terlalu masalah tapi tidak merata saja dari segi jumlah, dan dilihat dari sertifikasi pendidik mungkin perlu kerja keras lagi, karena masih sedikit guru kita (Mimika) yang bersertifikat,” kata Yunus.
Junus menyebut di Mimika penerapan Kurikulum Merdeka belajar atau Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) masih perlu ditingkatkan sebab masih di bawah 20 persen.
“Pada tahun 2024 diharapkan semua sekolah sudah menerapkan kurikulum ini,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Disdik Mimika Willem Naa mengatakan tujuan kegiatan adalah bagaimana pihanya mendapat masukan dan saran dari pemerhati pendidikan untuk kemajuan pendidikan.
“Pemerhati memberikan masukan agar bagaimana merdeka belajar di implementasikan. DinMimika merdeka belajar juga menjadi prioritas,” paparnya.
Willem mengaku senang dan bersyukur atas kunjungan yang dilakukan BPMP Provinsi Paoua ke Mimika sebab pihaknya mendapat masukan-masukan positif demi kemajuan pendidikan di Mimika.
“Kami akan upayakan program-program prioritas yang sudah dibicarakan agar terealisasi,” kata Willem.
Willem menegaskan, kedepan diupayakan agar BPMP terus datang ke Mimika untuk mendampingi SDM di Mimika agar pendidikan di Mimika terus berkembang.
Tinggalkan Balasan
Anda Harus Login untuk berkomentar. Belum Punya Akun ? Daftar Gratis