TIMIKA | Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua belum memikirkan soal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPMK) menyusul meningkatnya kasus Covid-19 di wilayah itu dalam seminggu terakhir.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Reynold Ubra mengatakan, faktor ekonomi menjadi salah satu pertimbangan yang sangat penting.
“Kondisi tahun 2020, 2021 dengan kondisi 2022 sudah berbeda, saya pikir pemerintah pusat termasuk pemerintah daerah sudah mengambil langkah-langkah yang melakukan pembatasan tapi juga sangat mempertimbangkan ekonomi,” kata Reynold ketika di wawancarai di Kantor Pusat Pemerintahan, Senin (7/2/2022).
Reynold menuturkan, khusus di Timika, langkah yang diambil satgas Covid-19 adalah bagaimana memastikan masyarakat jangan terpapar, jangan sampai lapar dan jangan sampai ekonomi terpapar.
“Dengan adanya vaksinasi dan kita sudah lihat Omicron meskipun penularannya cepat tapi hampir sebagian besar 98 persen adalah dengan gejala ringan bahkan tanpa gejala, itu membuktikan bahwa sebenarnya taat prokes kemudian mendapatkan hak untuk diimunisasi Covid-19, maka pergerakan ekonomi kita terap berjalan,” kata Reynold.
Menurutnya, ekonomi di Mimika pasca PON dengan penerimaan daerah lebih dari 3 Triliun merupakan suatu capaian yang sangat baik ditengah kondisi Covid yang begitu menganggu seluruh lini kehidupan.
“Memang sampai hari ini kami belum mendapatkan laporan terkonfirmasi terkait dengan varian yang ditemukan di Timika Tapi kalau lihat karakteristik dari pasien, dan karakteristik meningkatnya kasus di Pulau Jawa dan Bali, saya pikir kemungkinan besar adalah Omicron,” ujarnya.
Sebagai pemerintah, Reynold menyampaikan saat ini kita semua dihadapkan dengan peningkatan kasus Covid.
Disisi lain sekolah-sekolah yang tadinya sudah senang sekali anak-anak sudah belajar secara tatap muka ternyata dengan peningkatan harus kembali belajar secara Online.
“Nah ini merupakan hal yang harus secara bijaksana untuk bagaimana saling melindungi, tidak bisa yang satu diimunisasi, yang lain tidak,” ucapnya.
Dalam situasi ini juga Reynold ingatkan agar resepsi pernikahan ataupun acara yang melibatkan banyak orang sebaiknya dilaksanakan dengan prokes yang ketat.
“Jadi pernikahan bisa dilaksanakan tapi dengan syarat-syarat, menerapkan prokes, keterisian 25 persen, jarak 1,5 meter harus tetap menjadi perhatian. Saya pikir masyarakat di Mimika termasuk pihak yang menyelenggarakan kegiatan atau acara sampai hari ini masih tau bagaimana menerapkan prokes. Masih tetap harus ada ijin dari satgas Covid 19,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan