Gubernur Papua Tengah Ungkap 12 Agenda Prioritas

NABIRE | Penjabat (Pj) Gubernur Papua Tengah Dr. Ribka Haluk, mengungkapkan ada 12 agenda prioritas yang wajib dilaksanakan dan diselesaikan dalam rangka membangun fondasi pemerintah daerah.

Hal itu disampaikannya pada saat menjadi inspektur upacara HUT Kemerdekaan RI di lapangan Kodim Nabire, Kota Nabire ibu kota Provinsi Papua Tengah, Kamis (17/8/2023).

“Sejak Provinsi Papua Tengah dibentuk pada tanggal 25 Juli 2022 dan diresmikan oleh Presiden RI pada 11 November 2022 berdasarkan UU No 15 Tahun 2022, terdapat 12 prioritas yang wajib dilaksanakan dan diselesaikan dalam rangka fondasi pemerintahan yang ideal,” katanya.

Ribka Haluk menyampaikan adapun 12 program tersebut, pertama pelantikan PJ Gubernur, lalu pembentukan perangkat daerah dan manajamen ASN, penyusunan Pergub tentang APBD, pembentukan MRP Provinsi Papua Tengah dan pengisian DPR-RI, DPD-RI, DPR Papua Tengah dan penetapan daerah pemilihan.

“Kemudian pengalihan aset dan dokumen, penyusunan RTRW, penyiapan sarpras pemerintahan, pengalokasian dana hibah, cipta kondisi pasca pengundangan, pelaksanakan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubenur serta terakhir pembinaan, pengawasan serta evaluasi,” ungkapnya.

Disamping 12 agenda prioritas tersebut, lanjut Ribka Haluk, pemerintah Provinsi Papua Tengah juga terus melakukan langkah-langkah inovatif dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat akan kesejahteraan bagi masyarakat.

“Pertama kita akan menyusun rencana induk atau grad design pola penyelenggaraan pendidikan, grand design pelayanan kesehatan, grand design perekonomian dan membangun sarana dan prasarana pusat pemerintahan provinsi berbasis smart dan green city,” ujarnya.

Ribka Haluk menegaskan upaya percepatan pembangunan kesejahteraan akan ditempuh melalui langkah dan cara untuk mendekatkan dan merupakan kebutuhan dasar bagi masyarakat.

“Kedepan pusat pendidikan dan kesehatan akan dibangun secara khusus untuk masyarakat yang tinggal pada wilayah-wilayah dalam ketegori kesulitan akses transportasi (terisolir) dan kondisi instabilitas keamanan (atau wilayah dengan ancaman dan gangguan keamanan yang tinggi),” pungkasnya.

Ribka Haluk menambahkan momentum peringatan kemerdekaan ini secara resmi pemerintah daerah akan meluncurkan bantuan kepada masyarakat diantaranya, bantuan sosial, bantuan keagamaan (bagi gereja), bantuan ekonomi kreatif dan bantuan usaha permodalan.

“Dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat di Provinsi Papua Tengah. Semua program baik nasional maupun daerah dapat dilaksanakan dengan tujuan, meminimalisir adanya kemiskinan ekstrim, menghilangkan angka stanting menuju generasi emas Indonesia Tahun 2045, dan mengendalikan inflasi daerah,” tuturnya.

penulis : Christian Degei