NABIRE | Biro Ekonomi dan Administrasi Pembangunan Provinsi Papua Tengah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bersama distributor, aparat keamanan, dan stakeholder lainnya.
Rapat itu digelar dalam rangka menjaga ketersediaan stok barang dan stabilitas harga serta pengendalian inflasi menjelang Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru).
“Tim pengendali inflasi daerah di Papua Tengah telah terbentuk berdasarkan surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Tengah No 26 Tahun 2023, salah satu tugasnya yakni untuk mengendalikan harga khususnya menjelang Natal dan Tahun Barum” ujar Plh. Sekda Provinsi Papua Tengah, Anwar Harun Damanik, melalui keterangan tertulis, Senin (27/11/2023).
Rapat yang dipimpin digelar di Gedung Aula RRI, Kabupaten RRI, Senin (27/11/2-23). Aparat TNI-Polri, Perwakilan Kabupaten Nabire, Bulog dan belasan Distributor dan pelaku usaha hadir dalam rapat tersebut.
Damanik mengungkapkan, rapat ini digelar dalam rangka mengendalikan harga atau saat ini disebut dengan inflasi secara umum di Provinsi Papua Tengah dan khususnya di Kabupaten Nabire, yang merupakan daerah penyangga untuk 4 kabupate yakni Dogiyai, Deiyai, Paniai dan Intan Jaya.
Menurut dia, bulan depan setiap umat Nasrani memasuki perayaan agama dan juga semua pihak akan merayakan Tahun Baru. Kebiasaan pasar pada bulan Desember selaku terjadi lonjakan harga barang yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat.
“Karena itu, kita ingin menjaga stabilitas harga atau inflasi dari Papua Tengah. Pemerintah daerah akan hadir untuk melakukan intervensi langsung terhadap harga bahan pokok barang, seperti beras, gula, telur, minyak goreng, daging dan bahan pokok lainnya, yang berpotensi mengalami kenaikan harga,” tuturnya.
Ia mengungkapkan rapat ini akan membahas dua poin yakni pertama membahas persiapan dan koordinasi dengan berbagai stakholder dalam menghadapi tingginya permintaan dan potensi harga bahan-bahan pokok.
Kedua, mengoptimalkan kerja sama pemerintah, unsur keamanan dan stakeholder lainnya dalam rangka menjaga stabilitas harga dan kenaikan inflasi guna memastikan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan harga terjangkau.
“Kita tau percis ada dua komoditi yang perlu dibahas saat ini, pertama komoditi yang didatangkan dari luar Papua Tengah, mungkin selaku distributor selama ini sudah melaksanakan ini, lalu kedua bahan pokok yang merupakan pangan pokok local yang bisa didistribusi dari 8 kabupaten, terutama hasil pertanian di Kabupaten Nabire dan Mimika,” kata Damanik.
Ia menegaskan Kabupaten Nabire selaku ibu kota provinsi dan juga daerah penyangga harus mampu mengambil langkah-langkah tegas dalam mengambil kebijakan terhadap harga barang, apa bila mengalami kenaikan. Akan tetapi, pelaku pasar dan 15 distributor yang terdapat diminta untuk menyajikan data.
“Kami sangat mengharapkan sebuah data yang bisa kita pertanggungjawabkan, berapa rata-rata kebutuhan setiap bulan dan khususnya untuk Desember ini berapa data real pasokan barang atau stok. Saya pikir seluruh distributor sudah memiliki data atau pengalaman, kami dari pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memfasilitasinya sehingga kami bisa berkoordinasi dengan kabupaten,” katanya.
“Kalau memang harga diluar sana sudah naik dan tiba disini juga naik, kami sangat mengharapkan bahan komoditi itu wajib dilaporkan kepada kami, sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah yang bijak dalam mengintervensi,” sambung Damanik.
Damanik menjelaskan kebijakan pemerintah pusat dalam melakukan intervensi tidak harus menggelar pasar murah, melainkan dapat mengeluarkan anggaran dalam mengendalikan inflasi. Pemerintah daerah dapat memberikan subsidi kepada distributor, mengingat akan terjadinya permintaan bahan pokok yang tinggi.
“Misalnya apabila minyak goreng per 1 bulan 1.000 liter tentunya di bulan Desember ini bisa mencapai 2.000 liter, nah ini perlu kita intervensi. Lalu kita juga perlu mengingat komoditi local seperti cabai, yang diproduksi petani kita, harus dihitung stoknya dan berapa kebutuhan yang diambil dari luar Papua Tengah. Nah ini perlu data lengkapnya,” jelasnya.
Ia juga mengharapkan kepada aparat kemanan untuk membantu arus masuk barang khususnya ke daerah Dogiyai, Deiyai dan Paniai, yang bisa mendapat gangguan dari kelompok Masyarakat, seperti pemalangan. Begitujuga dengan Dinas Ketahanan Pangan Nabire dan Bulog agar memberikan masukan.
“Nanti kita akan lahirkan kesepakatan bersama. Sehingga diharapkan metode atau kebiasaan lama oleh pelaku pasar dihilangkan dan dalam rapat ini kalua bisa ada keterbukaan harga seperti yang terjadi di swalayan, disana sudah ada harga khusus dan saya rasa kita bisa membuat harga satuan terendah dna tertinggi harga,” tegasnya.
Ia menambahkan pada Perayaan Natal dan Tahun baru tidak ada ditemukan harga barang mahal dan tidak bisa dijangkau masyarakat serta barang langkah atau ada uang tetapi masyarakat tidka bisa membeli.
“Kalau uang ada dan barang tidak ada untuk dibeli, itu bahaya. Dan kami harapkan tidak ada barang yang ditimbun, disini kami bersama dengan penegak hukum akan bekerja dengan serius dan tegas. Kita ini provinsi baru, daerah baru, sehingga kita harapkan membuat kebiasaan baru dengan melakukan terkebukaan atau transpasinsi yang baru, tentunya tidak menyampingkan proses bisnis yang dilakukan oleh para pelaku usaha,” tutupnya.
Tinggalkan Balasan
Anda Harus Login untuk berkomentar. Belum Punya Akun ? Daftar Gratis