MRP Tolak Rencana TNI Dilibatkan Urus Agama di Papua

JAYAPURA | Kelompok Kerja Agama Majelis Rakyat Papua ( Pokja MRP) menolak rencana Kementrian Agama melibatkan TNI mengurus agama di Papua.

Dilansir dari Suarapapua.com, Rabu (15/7) Ketua Pokja Agama MRP, Yoel Mulait meminta TNI secara professional menjalankan tugas menjaga keamanan negara, karena urusan keagamaan di Papua menjadi tanggung jawab para pimpinan gereja di Papua.

Pernyataan tersebut disampaikan Yoel Mulait menanggapi rencana Menteri Agama RI melibatkan TNI untuk menangani kerukunan antar agama di Papua.

“Kita hargai, tapi kita harus professional karena TNI itu kan tugasnya jaga keamanan negara, urusan agama ini kan urusan pimpinan agama, baik Pendeta, Pastor dan Ustad yang punya umat,” kata Mulait.

Jika negara bersikukuh melibatkan TNI menangani agama di Papua, makan timbul pertanyaan ada apa dibalik rencana tersebut.

“Negara libatkan TNI untuk urus keagamaan memang agama di Papua ada kacau? Kan tidak, seharusnya kita saling professional saja bahwa TNI menjaga keamanan negara karena urusan agama ini kan urusan para tokoh agama,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Agama Fachrul Razi menggandeng TNI AD untuk kerjasama program peningkatan kerukunan umat beragama di Indonesia. Selain menggunakan strategi pertahanan dan militer, keutuhan NKRI juga bisa dijaga dengan menggunakan pendekatan keagamaan.

Menteri Agama Fachrul Razi menjelaskan pihaknya bukan melibatkan TNI, tetapi hanya mencari informasi untuk program keagamaan di Papua.

“Itu dimulainya, memang kami niatkan banyak memperhatikan masalah pembinaan rumah ibadah dan sekolah-sekolah ibadah di Papua. Untuk itu, kami mengundang teman-teman polisi dan tentara yang tugas di sana untuk melihat apa-apa yang perlu diwaspadai. Pertama, kami undang teman polisi, kemudian kami undang teman dari TNI. Kebetulan orang itu memang baru saja selesai tugas di Papua, sekarang dia Waaster,” jelas Fachrul.