Pemprov Papua Tengah Susun RPJP Cagar Alam Enarotali

NABIRE | Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Papua Tengah mulai menyusun Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) Cagar Alam Enarotali.

Hal ini dimulai dengan mengadakan konsultasi publik di Hotel Mahawira, Nabire, Papua Tengah, Rabu (8/11/2023).

“Dokumen (RPJP) akan berfungsi sebagai acuan dan pijakan dalam melakukan pengelolaan kawasan konservasi untuk mencapai tujuan pengelolaan yang diinginkan,” ujar Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan, SDM, dan Pengembangan Otsus, Ukkas.

Ia menjelaskan, Papua Tengah sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB) memiliki total luas kawasan hutan sebesar 6.708.822,94 hektare dengan luas kawasan suaka alama atau kawasan pelestarian alam (KSA/PKA) sebesar 1,640,034.99 hektare.

“Jadi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggungjawab dan kewajiban pemerintah serta masyarakat,” tutur Ukkas.

Cagar alam Enarotali, sambungny, merupakan salah satu kawasan konservasi di Provinsi Papua Tengah sesuai penetapan Menteri Kehutanan Nomor SK. 2975/Menhut-VII/KUH 2014 dengan luas 280.363.59 yang harus dikelola untuk menunjang kebutuhan ekonomi masyarakat.

Dalam upaya menjaga ekosistem cagar alam Enarotali dan untuk mewujudkan pengelolaan yang efektif dan efisien diperlukan dokumen perencanaan pengelolaan kawasan yang sesuai kebutuhan aktual kawasan konservasi.

Dokumen RPJP cagar alam Enarotali periode 2024 -2033 merupakan rencana pengelolaan yang disusun oleh tim dari balai besar KSDA berdasarkan hasil inventarisasi potensi kawasan, penataan kawasan, aspirasi para pihak dan rencana pembangunan daerah.

“Selain diharapkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan, dokumen ini juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya, meningkatkan akuntabilitas bagi pengelola dan memastikan keterlibatan publik dalam pengelolaan cagar alam Enarotali,” jelas dia.

Ukaas mengatakan, kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan keterlibatan publik dalam pengelolaan dan penyusunan RPJP cagar alam Enarotali.

Selanjutnya diskusi yang dilaksanakan secara terbuka dan inklusif ini melibatkan unsur pemerintah , akademi, tokoh masyarakat , mitra kerja dan LSM diharapkan dapat mendiskusikan ancaman, peluang, isu strategis lain
“Kawasan cagar alam yang selanjutnya mencari alternatif dan solusi, agar dokumen yang lahir nantinya merupakan partisipasi pemikiran yang mempresentasikan keinginan bersama para pihak yang terlibat dalam pengelolaan cagar alam Enarotali baik internal maupun eksternal,” kata dia.

penulis : Christian Degei

editor : Wan