Pj Gubernur Papua Selatan Ingatkan Penggunaan Dana Otsus Wajib Libatkan MRP

Penandatanganan berita acara pelantikan Wakil Ketua I dan II MRP Papua Selatan di Swiss-bel Hotel Merauke. (Foto: Hendrik/seputarpapua.com)

MERAUKE, Seputarpapua.com – Pj. Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo mengingatkan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Provinsi Papua Selatan untuk melibatkan Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam penggunaan dana Otonomi Khusus (Otsus) pada setiap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Apolo Safanpo menyampaikan hal itu usai melantik Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Selatan, yakni Yohana Gebze dan Paskalis Imadawa di Swiss-belHotel Merauke, Selasa (14/5/2024).

Dana Otsus Papua yang dialokasikan ke kabupaten/kota bertujuan untuk mempercepat proses pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Orang Asli Papua (OAP) dalam rangka otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Kepada seluruh pimpinan OPD di lingkup Pemprov Papua Selatan, dalam merencanakan anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus, itu wajib melibatkan anggota Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Selatan,” tegas Apolo Safanpo.

“Demikian pun dalam hal pelaksanaan pembangunan maupun pelayanan publik yang menggunakan dana Otsus akan dimonitor secara langsung oleh pimpinan maupun anggota MRP Provinsi Papua Selatan,” sambungnya.

Safanpo juga mengingatkan kepada Para Bupati, Forkopimda dan DPRD kabupaten/kota se-Provinsi Papua Selatan untuk melibatkan MRP dalam seluruh kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana Otsus.

“Kepada bapak ibu pimpinan MRP Provinsi Papua Selatan, mulai saat ini sudah bisa melaksanakan tugas monitoring terhadap pelaksana anggaran yang bersumber dari dana Otsus, melihat secara langsung progres pembangunan baik fasilitas umum, sarana dan prasarana wilayah maupun pelayanan publik dari dana Otsus,” pesan Safanpo.

Ia mengajak seluruh anggota MRP untuk terus menjalin dan meningkatkan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi Papua Selatan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di tanah Papua.

“Sebagaimana kita ketahui, di provinsi-provinsi di tanah Papua, yang dimaksudkan dengan pemerintahan itu adalah kepala daerah, pimpinan DPRD provinsi/kabupaten dan MRP. Oleh karena itu pimpinan MRP termasuk anggota Forkopimda Provinsi,” ujar Apolo Safanpo.

“Saya ucapkan selamat bertugas kepada pimpinan dan anggota MRP Provinsi Papua Selatan. Mari kita terus jalin kebersamaan, persatuan dan kesatuan, kekompakan. Hanya dengan demikian dapat meningkatkan kinerja dalam pelayanan kepada masyarakat,” tandasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Il MRP Provinsi Papua Selatan, Paskalis Imadawa menyambut baik penegasan Pj. Gubernur Apolo Safanpo terkait keterlibatan MRP dalam hal pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari dana Otsus Papua.

Menurut Paskalis Imadawa, berkaca dari pengelaman pelaksanaan Otsus Jilid I selama 20 tahun yakni 2001-2021, penyerapan dana Otsus tidak menyentuh langsung pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Orang Asli Papua (OAP), dimana keterlibatan MRP dalam pengawasan kebijakan pembangunan di Papua dinilai sangat lemah.

“Otsus jilid I itu ibarat pepesan kosong. Kita katakan gagal karena tidak dana Otsus menyentuh langsung masyarakat kecil OAP, yang benar-benar membutuhkan. Orang-orang kecil selama ini hanya dengar bunyi dari sumber dana sekian triliun, tetapi bentuk dan wujudnya tidak pernah dilihat, makanya saya bilang Otsus jilid I itu gagal,” kata Imadawa.

“Sekarang kita masuk ke Otsus jilid II. MRP diharapkan sebagai benteng harapan terakhir, karena sebagai lembaga representatif kultur masyarakat OAP. Oleh karena itu, MRP harus benar dilibatkan dalam mengawasi dan mengevaluasi setiap program pembangunan,” ucapnya.

“Bila perlu setiap akhir tahun dana Otsus harus dievaluasi, jangan tunggu 5 tahun sekali. Atau jangan nanti BPK datang lalu pejabatnya diperiksa diam-diam,” imbuhnya.
Dia mengharapkan organisasi perangkat daerah atau instansi pemerintah provinsi maupun kabupaten yang menangani penggunaan dana Otsus perlu membuka diri terhadap saran, masukan, kritik dan pengawasan dari Majelis Rakyat Papua.

“MRP juga harus siap menerima saran, masukan dan kritik atas lemahnya pengawasan setia perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan yang bersumber dari dana Otsus Papua. Jangan hanya MRP mengkritik orang tapi harus siap dikritik, begitu,” pungkasnya.

penulis : Hendrik Resi
editor : Aditra

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Seputar Papua. Mari bergabung di Grup Telegram “Seputarpapua.com News”, caranya klik link https://t.me/seputarpapua , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *