Rapat Dengan Wapres, Ribka Haluk Minta Diskresi Khusus

NABIRE | Penjabat (Pj) Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk meminta pemerintah pusat memberikan skres khusus terkait penyerapan anggaran terhadap Daerah otonomi Baru (DOB.

Hal ini disampaikan Ribka saat mengikuti rapat koordinasi Badan Percepatan Pembangunan (BPP) terkait update kesiapan dan pelaksanaan Pembangunan Sentra Sarpras Pemprov di empat DOB di Papua dan Kebijakan Pendukung Lainnya bersama Wakil Presiden RI K.H Ma’ruf Amin, di Kantor Gubernur Papua, Selasa (10/10/2023).

“Kami mengharapkan adanya diskresi khusus kepada daerah DOB atau tidak boleh disamakan dengan UU yang berlaku, seperti dalam rangka serapan anggaran. Dimana daerah DOB masih relatif rendah serapannya dibandingkan daerah yang sudah depenitif. Akan tetapi kami juga mempersiapkan diri untuk menjalankan pemerintahan yang profesional, akuntabel dan transparan,” ujari RIbka, melalui keterangan tertulis, Rabu (11/10/2023).

Ribka menjelaskan, Pemprov Papua Tengah sebagai DOB telah menjalankan beberapa program, seperti pembangunan kantor pemerintahan yang dipusatkan di daerah Kampung Wanggar Makmur Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire.

Dihadapan Wakil Presiden dan 4 Gubernur lainnya, Ribka Haluk menyampaikan Provinsi Papua Tengah telah menyiapkan lahan sekitar 300 hektar untuk digunakan sebagai lokasi pusat pemerintahan. Untuk pengadaan tanah sendiri telah dimulai dari tahap perencanaan, yang dimulai dari dokumen perencanaan pengadaan tanah, dokumen studi kelayakan, dokumen pemetaan dan sudah selesai ditahap persiapan.

“Untuk pengadaan tanah tentunya kami mengikuti undang-undang yang berlaku, yakni PP No 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan penataan ruang dan PP RI Nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pengadaan bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Kini proses pengadaan tanah sudah masuk ke tahap pelaksanaan yakni musyawarah penetapan ganti rugi, pemberian ganti rugi hingga nanti yang terakhir penyerahan hasil,” kata dia.

Ribka Haluk menyampaikan kawasan pusat perkantoran akan dibangun dengan konsep Green and Smart City yang mencerminkan kearifan lokal dengan desain berbentuk Burung Cendrawasih dan hal itu akan dilihat jelas dari udara.

“Untuk master plan pembangunannya sudah dikerjakan dan tinggal tahap finishing dan selanjutnya kita akan lari kencang untuk mempercepat pembangunan,” tuturnya.

“Dalam kesempatan itu juga kami berharap agar Kemendagri bisa mempercepat evaluasi APBD Perubahan, sehingga kita bisa melaksanakan tahapan pembangunan yang telah direncanakan,” ujarnya.

Selain itu, Ribka Haluk mengatakan pemerintah daerah selalu berkoordinaai dengan seluruh stakeholders terkait adanya ancaman dari kelompok tertentu dalam pelakasanaan pemilu. Bahkan ia mengapresiasi langkah aparat keamanan melalukan safari pemilu ke daerah-daerah.

“Persiapan Pemilu 2024, kami pemerintah sudah menyiapkan segala sesuatu yang baik dari aspek keamanan. Akan tetapi, koordinasi akan terus dilakukan bahkan Polda Papua menggelar safari Pemilu, yang dimulai dari Provinsi Papua Tengah yang dilanjutkan ke tiga DOB lainnya,” terangnya.

Ia mengatakan pemerintah daerah juga terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, agar sama-sama mensukseskan Pemilu yang merupakan agenda negara yang harus dilaksanakan.