JAYAPURA | Sebanyak 21 kuasa pengguna anggaran institusi kementerian/lembaga serta para bupati dan walikota di Papua, menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun anggaran 2022.
Penerimaan DIPA dan TKDD tahun 2022 itu secara simbolis diserahkan oleh Gubernur Papua, Lukas Enembe, pada Senin, 6 Desember 2021.
Sebelumnya pada 29 November 2021, Presiden Joko Widodo telah menyerahkan DIPA dan TKDD tahun anggaran 2022 kepada Gubernur Lukas Enembe yang dilakukan secara virtual.
Gubernur Lukas menyampaikan, besar anggaran yang diberikan bagi Papua ditetapkan sebesar Rp57,41 triliun. Besaran anggaran di fokuskan pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas.
Selain itu juga untuk peningkatan kualitas dan efektivitas program perlindungan sosial, serta pertahanan dan keamanan dalam rangka mendukung stabilitas.
“Berbagai kegiatan yang sudah direncanakan untuk 2022 segera dimulai dan di koordinasikan, sehingga tidak tumpang tindah serta terjadi penumpukan di akhir tahun anggaran,” katanya.
Sementara itu Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Papua, Burhani, mengatakan jumlah alokasi anggaran belanja Negara tahun 2022 untuk Papua kali ini, meningkat 0,63 persen.
“Dari keseluruhan belanja Negara, 13,94 triliun di alokasikan untuk satuan kerja kementerian/lembaga. Selanjutnya 43,47 triliun berupa alokasi TKDD untuk provinsi, kabupaten dan kota,” katanya.
Ia berharap dengan di serahkannya DIPA dan TKDD satuan kerja serta para bupati dan wali kota di Papua, dapat menindaklanjuti arahan gubernur dalam melaksanakan APBN/APBD tahun anggaran 2022 secara cepat, tepat, transparan dan akuntabel, sesuai dengan tema kebijakan fiskal yakni ‘Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural’ dalam rangka memberikan kerja nyata.
“Sehingga program-program pembangunan yang dijalankan dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua,” pungkasnya.
Tinggalkan Balasan
Anda Harus Login untuk berkomentar. Belum Punya Akun ? Daftar Gratis