TIMIKA | Bupati Mimika Eltinus Omaleng menekankan kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar dalam penyusunan perencanaan pembangunan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 harus berdasarkan kebutuhan, bukan keinginan.
Hal itu disampaikan Bupati dalam sambutannya yang disampaikan Asisten I Setda Mimika Roberth Kambu dalam pembukaan Musrenbang RKPD tahun 2025 yang digelar di Ballroom Hotel Horison Diana, Selasa (26/3/2023).
Bupati menjelaskan, dokumen RKPD tahun 2025 merupakan rekapan usulan prioritas program Musrenbang Distrik, Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta aspirasi masyarakat melalui pokok-pokok pikiran dari anggota DPRD.
Dokumen ini akan menjadi acuan dalam penentuan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plapon Anggaran Sementara (KUA PPAS) tahun 2025, guna penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2025, serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) OPD tahun 2025.
Maka dari itu, Bupati menekankan perencanaan pembangunan harus disusun sesuai kebutuhan sebab tidak semua usulan program dan kegiatan prioritas dapat diakomodir.
Selain itu, menurut Bupati perencanaan pembangunan perlu diperhatikan agar apabila ada program kegiatan yang tidak dapat dibiayai dari APBD Mimika, dapat diusulkan untuk diakomodir melalui APBD provinsi dan APBN.
“Maka dari itu sangat perlu dilakukan juga sinergitas dengan pemerintah pusat dan provinsi,” ungkapnya.
Bupati mengajak juga kepada seluruh peserta Musrenbang, baik OPD maupun para pemangku kepentingan pembangunan, untuk dapat berpastisipasi aktif dalam mencurahkan pikiran dan waktu, guna merumuskan dan memantapkan usulan program dan kegiatan, berdasarkan skala prioritas secara arif dan bijaksana.
“Sehingga apa yang terakomodir melaui program dan kegiatan benar prioritas yang bersifat penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dan mempunyai dampak nyata, langsung menyentuh serta dirasakan oleh masyarakat di kampung-kampung,” tuturnya.
“Diharapkan juga (Musrenbang) menghasilkan perencanaan yang sesuai dengan harapan masyarakat namum tetap terukur, transparan dan akuntabel,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Mimika Yohana Paliling memaparkan beberapa tujuan digelarnya Musrenbang RKPD 2025 antara lain menyepakati permasalahan pembangunan daerah, menyepakati prioritas pembangunan daerah, menyepakati arah kebijakan pembangunan daerah, menyepakati program, kegiatan dan sub kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi, penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi papua tengah, menyepakati usulan program dan kegiatan yang akan diusulkan dalam Musrenbang provinsi dan nasional.
Yohana menambahkan, ada 8 poin arah kebijakan pembangunan di Mimika tahun 2025 diantaranya meningkatkan pengelolaan pendidikan dasar, menengah pertama dan menengah atas yang berbasis pada pengembangan kurikulum pendidikan, olah raga dan tenaga kependidikan, meningkatkan optimalisasi penataan kampung dan administrasi pemerintahan kampung, meningkatkan pemberdayaan, rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat, meningkatkan produktivitas pertanian, perikanan dan kelautan yang berpengaruh terhadap pdrb sektor pertanian, peningkatan dan pengembangan kebudayaan lokal melalui kesenian tradisional, meningkatkan konektivitas antar daerah yang belum sepenuhnya terhubung, meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum, pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, meningkatkan pelaksanaan TPB/SDGs 17 tujuan sesuai tupoksi dan peran pemangku kepentingan.
Tinggalkan Balasan
Anda Harus Login untuk berkomentar. Belum Punya Akun ? Daftar Gratis