Empat Tugas Pokok Siap Dijalankan Penjabat Gubernur Papua Selatan

Masyarakat saat menyambut Pj Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo di Merauke, Jumat (18/11/2022). (Foto: Emanuel)
Masyarakat saat menyambut Pj Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo di Merauke, Jumat (18/11/2022). (Foto: Emanuel)

MERAUKE | Penjabat Gubernur Papua Selatan, Apolo Safanpo siap menjalankan empat tugas pokok yang dilimpahkan pemerintah pusat dalam mengawali roda pemerintahan Provinsi Papua Selatan di Kabupaten Merauke.

Dalam pidato perdananya di Monumen Kapsul Waktu Merauke pada Jumat (18/11/2022) sore, Penjabat Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo menyatakan ada empat tugas pokok yang diembannya dalam menjalankan roda pemerintahan Provinsi Papua Selatan (PPS) selama kurang lebih dua tahun.

Safanpo menyebutkan, empat tugas itu meliputi pembentukan struktur organisasi perangkat daerah, mempersiapkan infrastruktur dan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk menjalankan pemerintahan, membentuk Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) PPS, dan mempersiapkan pemilihan umum gubernur definitif.

“Kami atas nama pemerintah pusat mengucapkan terima kasih kepada pemerintah dan masyarakat empat kabupaten di selatan yang telah mendukung seluruh tahapan dan proses pembentukan Provinsi Papua Selatan,” kata Safanpo.

Ia mengatakan, landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Papua Selatan mengacu pada  UU Nomor 14 tahun 2022 tentang Pembentukan PPS. Kehadirannya bersama Penjabat Sekda Sugiarto untuk melaksanakan tugas-tugas pokok yang diamanahkan oleh negara.

Dikatakan, pemerintahan dalam berbagai jenjang terdiri dari lima unsur. Dalam konteks provinsi, terdiri atas kepala daerah (gubernur), sekretaris daerah, operasional manajemen, handling manajemen, dan staf.

“Gubernur itu ibarat kepala, lalu sekda itu ibarat leher. Operasional manajemen itu fungsinya sebagai kaki. Lalu handling manajemen fungsinya suportif sebagai tangan, dan staf seperti bodi dari tubuh manusia,” ujarnya.

“Saat ini PPS baru memiliki dua unsur yakni kepala dan leher. Kepala dan leher belum bisa menjalankan pemerintahan, dia butuh kaki. Sebab itu dalam waktu dekat kita akan segera membentuk perangkat-perangkat daerah yang kita butuhkan untuk menjalankan pemerintahan,” sambung dia.

Safanpo menyampaikan bahwa dalam waktu dekat pihaknya segera berkoordinasi dengan para bupati di empat kabupaten untuk  membentuk operasional manajemen perangkat daerah, supaya pemerintahan Provinsi Papua Selatan bisa segera dijalankan.

Safanpo menjelaskan, pihaknya sudah menyusun 66 Peraturan Gubernur (Pergub). Ada 33 Pergub yang menjadi acuan normatif bagi pemerintahan Provinsi Papua Selatan dalam melaksanakan tugas-tugas persiapan sampai dengan gubernur definitif.

Salah satunya adalah di akhir bulan November 2022 akan membentuk Pansel untuk melaksanakan seleksi anggota MRP PPS, dan juga pansel untuk mengangkat anggota DPRD PPS yang ditetapkan melalui mekanisme pengangkatan.

“Demikian pula pansel untuk keanggotaan DPRD kabupaten/kota yang ditetapkan melalui mekanisme pengangkatan. Dengan harapan mereka akan dilantik bersama dengan anggota DPRD PPS yang ditetapkan melalui pemilihan umum. Pemilu akan dilaksanakan pada bulan Februari 2024,” tuturnya.

Ia berharap, semua komponen pemerintah dan masyarakat bersatu, saling mendukung dan saling membantu dalam mempersiapkan pemerintahan Provinsi Papua Selatan yang definitif.

“Tujuan dari seluruh bangsa untuk melaksanakan pembangunan tujuannya hanya satu dan sama yaitu kita ingin mencapai masyarakat yang sejahtera. Untuk mencapai masyarakat yang sejahtera itulah kita melaksanakan pembangunan di berbagai sektor,” tandasnya.

Sementara itu, Bupati Asmat Elisa Kambu melalui sambutannya mengatakan pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Asmat memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah dengan cara masing-masing mendukung kehadiran Provinsi Papua Selatan.

Elisa menyatakan, provinsi baru tersebut hadir bukan sebagai kado atau hadiah, melainkan hasil perjuangan dan kerja keras dari semua pihak.

“Terima kasih untuk Bapak John Gluba Gebze yang telah memulai (menggagas pemekaran PPS) dan kita lanjutkan itu. Tugas kita sudah selesai setelah ditetapkan menjadi Undang-undang PPS. Hari ini semakin lengkap dengan hadirnya Penjabat Gubernur Provinsi Papua Selatan di ibu kota PPS,” ujarnya.

Elisa mengharapkan semua orang di kawasan selatan Tanah Papua sama-sama menyepakati bahwa Provinsi Papua Selatan merupakan rumah bersama. Wajib hukumnya untuk semua orang  menjaga, merawat dan membangun bersama-sama.

“Hindari perbedaan, jauhkan perbedaan dan kepentingan-kepentingan yang lain. Mari kita bergandengan tangan merapatkan barisan melangkah bersama Penjabat Gubernur Papua Selatan untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai pemerintahan yang baru di Papua Selatan. Saya rasa ini yang penting,” tandasnya.

 

Tanggapi Berita ini
reporter : Emanuel
editor : Aditra

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Seputar Papua. Mari bergabung di Grup Telegram “Seputarpapua.com News”, caranya klik link https://t.me/seputarpapua , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.