TIMIKA | Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Mimika mengadakan seminar tentang Statistik Sektoral yang dihadiri perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Mimika.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mimika Ouceu Setyadipura hadir sebagai narasumber. Ia menjelaskan, statistik sektoral merupakan data statistik spesifik yang dikumpulkan oleh OPD tertentu.
“Misalnya Dinas Sosial, fokus soal kemiskinan. Kalau Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), fokus tentang paguyuban atau organisasi masyarakat,” ujarnya dalam kegiatan yang digelar di gedung serbaguna salah satu hotel bilangan Yos Sudarso, Rabu (27/9/2023).
Bahkan, Pemerintah Pusat pun telah mengeluarkan peraturan tentang Satu Data Indonesia (SDI) yang berhubungan dengan statistik sektoral.
“Data itu ada dua, data yang dihasilkan dari statistik dasar. Nah, data itu yang dihasilkan BPS melalui sensus dan survei, kemudian data yang berasal dari statistik sektoral yang menjadi tugas OPD,” terangnya.
Ouceu memaparkan, jika OPD yang melakukan pendatan dalam statistik sektoral maka, tugas BPS adalah melakukan pembinaan atau pendampingan. Seluruh proses pembinaan dan pendampingan yang diberikan tidak dipungut biaya apapun.
“Pembinaan itu dengan cara apa? Yaitu dengan mendampingi kegiatan pencarian data, mulai dari pelatihan instruktur atau petugas pencari data, penyusunan pertanyaan pengumpulan data, pengolahan data, analisa data,” terangnya.
Dalam proses kegiatan statistik ada beberapa tahapan, mulai perencanaan, penetapan, pelaksanaan, pemantauan atau supervisi, dan evaluasi.
Ia menekankan setiap data sektoral yang dikumpulkan masing-masing OPD sangatlah penting bagi penentuan kebijakan pimpinan dalam hal ini Bupati maupun Wakil Bupati. Terlebih Mimika, merupakan barometer di Papua Tengah.
Dalam proses pengumpulan data statistik sektoral, kata dia, terkadang akan bersingunggan dengan OPD lain. Maka itu, sangat penting untuk tidak berfikir soal ego sektoral.
“Suatu permasalahan tidak bisa diselesaikan oleh satu OPD, karena itu tidak perlu ada ego sektoral. Ini data saya, saya tidak mau kasih. Itu tidak bisa lagi sekarang, harus kerjasama,” tegasnya.
Ia menambahkan, masih ada kendala dalam kompilasi data sektoral di Mimika, karena sebagian besar kegiatan statistik di OPD belum terdokumentasi dengan baik.
“Kegiatanya ada, tetapi dokumentasinya belum baik. Bukan foto loh, tapi datanya, itu disimpannya dimana. Waktu saya di Nabire, data itu disimpan di laptop stafnya. Nah, kalau pindah, berarti mulai dari nol lagi,” ungkapnya.
Mengingat pentingnya data tersebut, saat ini Pemerintah Pusat sudah menurunkan peraturan Satu Data Indonesia. Sehingga ia meminta OPD untuk mengumpulkan data sektoral di Diskominfo, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan BPS.
Soal sentralisasi data juga ditekankan oleh Sekretaris Bappeda Mimika Joseph Mangasa. Ia mengatakan, seluruh data pembangunan yang dihasilkan oleh OPD di Mimika harus berpusat di Bidang Statistik di Diskominfo.
“Memang yang menghasilkan itu OPD berdasarkan tupoksinya masing-masing, tetapi data itu akan disatukan untuk menjadi data daerah di Bidang Statistik Diskominfo,” tegasnya.
Yoseph pun mengaku, pihaknya menekankan kepada OPD untuk membuat kegiatan yang mengakomodir semua data statistik sektoralnya.
Tinggalkan Balasan
Anda Harus Login untuk berkomentar. Belum Punya Akun ? Daftar Gratis