Oleh: Al Azizah Mahmud
Menurut Mohtar Mas’oed, kerja sama bilateral adalah suatu situasi yang menggambarkan suatu interaksi yang saling mempengaruhi atau timbulnya hubungan timbal balik antara dua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa mengabaikan dan mengisolasi keberadaan negara, serta tercapainya perdamaian dan kebahagiaan, serta manfaat yang didapat dari kerjasama bilateral ini.
Pada tahun 1973, hubungan bilateral antara Indonesia-Papua New Guinea (PNG) telah dimulai. Sejak itu, hubungan bilateral Indonesia-PNG mengalami peningkatan. Secara konsisten pemerintah PNG mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan melarang keras kegiatan-kegiatan anggota kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) di wilayah PNG yang dapat merugikan kepentingan Indonesia.
Hubungan kedua negara secara bilateral berjalan dengan baik, bahkan sangat baik dengan adanya peningkatan dalam kunjungan antara pejabat pemerintah dan non-pemerintah. Kunjungan tersebut telah meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan PNG dalam berbagai aspek seperti politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta pendidikan.
Pertanian adalah sektor ekonomi yang penting di PNG. Sebagian besar masyarakat PNG hidup dari pertanian subsistem yang mencakup tanaman pangan seperti ubi kayu, singkong, dan jagung. Selain itu, sektor pertanian komersial juga penting, dengan produksi kelapa, minyak kelapa sawit, dan kopi yang signifikan.
PNG memiliki sumber daya perikanan yang signifikan di perairan sekitarnya. Ikan tuna adalah salah satu hasil perikanan utama yang diekspor. Produksi minyak dan gas alam juga merupakan sektor ekonomi yang penting. PNG memiliki cadangan minyak dan gas alam yang signifikan. PNG terlibat dalam perdagangan internasional dengan mitra dagang utama mereka termasuk Australia, Cina, Jepang, dan negara-negara Pasifik lainnya. Negara ini juga menerima investasi asing dalam sektor-sektor seperti pertambangan, perkebunan kelapa sawit, dan infrastruktur.
Kerja sama Indonesia dan PNG:
Indonesia dan PNG sepakat untuk meningkatkan kerja sama di berbagai bidang, termasuk perdagangan, investasi, infrastruktur, energi, telekomunikasi, dan perikanan. Selama kunjungan Presiden Joko Widodo ke PNG, ia dan Perdana Menteri Peter O’Neill sepakat untuk memperkuat hubungan perdagangan di luar pasar perbatasan dan mendorong keterlibatan sektor swasta di bidang-bidang ini.
Pada tahun 2021, perdagangan kedua negara meningkat sebesar 87 persen. Secara umum, pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah strategis untuk meningkatkan ekspor dan meningkatkan perekonomian, termasuk menyederhanakan peraturan prosedural untuk mengurangi biaya dan waktu, meningkatkan diplomasi ekonomi dan akses pasar, dan mereformasi peraturan melalui Undang-undang Cipta Kerja. Pemerintah juga mendorong pengembangan usaha kecil menengah (UKM) dan sumber daya manusia di sektor industri.
Kesepakatan yang dicapai antara Indonesia dan PNG di bidang ekonomi
Adapun kesepakatan yang diperoleh dalam kerja sama bilateral ini sebagai berikut:
1. Meningkatkan kerja sama disektor ekonomi dengan cara meningkatkan hubungan perdagangan di luar pasar perbatasan dan mendorong keterlibatan sektor swasta di bidang-bidang ini.
2. Meluncurkan studi kelayakan pembentukan perjanjian perdagangan frekuensi antara Indonesia dan PNG.
3. Memperkuat konektivitas kedua negara di darat, laut, dan udara.
4. Mendorong perusahaan konstruksi Indonesia untuk membangun infrastruktur konektivitas di PNG.
5. Meningkatkan kerja sama disektor ekonomi.
Dampak potensial dari kerja sama antara Indonesia dan PNG:
1. Peningkatan hubungan perdagangan antara kedua negara dapat menyebabkan lebih banyak kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi.
2. Memperkuat konektivitas antara kedua negara dapat meningkatkan transportasi dan komunikasi yang dapat mengarah pada akses yang lebih baik ke barang dan jasa.
3. Mendorong perusahaan konstruksi Indonesia untuk membangun infrastruktur konektivitas di PNG dapat menciptakan peluang kerja bagi masyarakat lokal.
4. Peningkatan kerja sama disektor ekonomi dapat menghasilkan lebih banyak peluang investasi dan pertumbuhan ekonomi. (***)
Referensi:
Malawat, A. (2020). Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia dalam Peningkatan Keamanan Wilayah Perbatasan Indonesia-Papua New Guinea. Wanua: Jurnal Hubungan Internasional, 5(1), 38-63.
Mas‘oed, M. (1990). Mohtar Mas ‘oed. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi Yogyakarta.
Abbas, R. J., Firmansyah, M., & Lampita, F. (2021). Potensi Papua Sebagai Jalur Perdagangan Internasional Indonesia dengan Kawasan Pasifik. Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial, 6(2), 130-144.
Penulis adalah Mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional di Universitas Cenderawasih.
(Opini adalah pendapat atau gagasan penulis yang dikirim ke Redaksi Seputar Papua. Keseluruhan konten menjadi tanggungjawab penulis)
Tinggalkan Balasan
Anda Harus Login untuk berkomentar. Belum Punya Akun ? Daftar Gratis