JAYAPURA | Pemerintah Kabupaten Puncak, Papua Tengah, menetapkan status Tanggap Darurat di Distrik Agandugume dan Distrik Lambewi selama dua bulan, akibat bencana kekeringan yang menimpa sekitar 7.000 jiwa.
Penetapan status tanggap darurat tersebut melalui SK Bupati Nomor.300.2/28/tahun 2023, terhitung sejak 7 Juni- 7 Agustus 2023.
Berdasarkan data yang dihimpun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Puncak, 3.000 jiwa terdampak di Distrik Agandugume dan 4.000 jiwa di Distrik Lambewi.
Bencana kekeringan yang terjadi merupakan siklus tahunan yang berlangsung dari Mei-Agustus sebagai dampak dari cuaca ektrem dingin dan tidak turun hujan, mengakibatkan tanaman menjadi rusak, busuk, ketika penduduk setempat makan menyebabkan sakit perut dan diare.
Terkait fenomena tersebut, sebagian masyarakat di dua distrik tersebut pun melakukan demo ke kediaman Bupati, meminta pemerintah melakukan langkah-langkah penanganan bencana kelaparan yang terjadi, Kamis (20/07/2023).
Bupati Puncak Willem Wandik menemui langsung warga serta menjelaskan pihaknya tak tinggal diam sejak Juni sudah diambil langkah – langkah penanganan mengatasi kelaparan di dua distrik tersebut.
Namun, kata dia, untuk mengangkut logistik ke pusat distrik yang terdampak kekeringan terkendala pesawat, sebab sampai saat ini belum ada maskapai yang mengizinkan pesawatnya melayani di daerah tersebut, karena persoalan keamanan.
“Hari ini kami sudah siap mengantar bahan makanan ke sana, karena persoalan saat ini, maskapai takut ke sana, dampak dari ulah penyenderaan pilot, penembakan pesawat, padahal di Distrik Agandugume ini, kita sudah bangun lapangan terbang yang bagus, beras banyak, hanya mau angkut ke sana bagaimana,” kata Bupati melalui keterangan tertulis yang diterima.
Lanjut dia, belajar dari pengalaman tahun-tahun yang lalu, ketika kondisi aman, pemerintah tetap hadir dengan bantuan bahan makanan. Namun saat ini, kondisi tidak amanlah yang menyebabkan pesawat sulit masuk ke daerah tersebut.
Meski begitu, kata dia, pemerintah tidak tinggal diam, sebab pemerintah melalui BPBD Kabupaten Puncak telah melakukan mobilisasi bahan makanan ke distrik terdekat yang bisa didarati pesawat, yaitu ke Distrik Sinak, sejak 10 Juli lalu, sebanyak 2,3 ton beras, termasuk mie, garam, gula, vetsin, minyak goreng, kopi.
“Nantinya pemuda-pemuda dari dua distrik bisa ke Sinak, lalu mengangkut lewat jalur darat, meski kita akui bahwa jaraknya jauh, namun mau bagaimana? sambil kita tetap melakukan komunikasi dengan maskapai penerbangan,agar bisa mengangkut bahan makanan ke daerah tersebut,” ujarnya.
Sehingga, menurut Bupati, dampak dari ulah oknum-oknum tertentu, dengan menggunakan kekerasan senjata inilah, dampaknya adalah masyaralat sendiri yang rugi, pembangunan tidak bisa jalan, bantuan tidak bisa masuk ke daerah tersebut, untuk membantu masyarakat di daerah tersebut.
“Kita mau salahkan siapa? pemerintah sudah siap ke sana, antar makanan, namun mau angkut dengan apa? meski kita tahu masyarakat sudah menjamin keamanan, namun tidak ada pesawat yang berani ke sana, ini akibat ulah-ulah kita sendiri, sehingga kita perlu berkacamata dari kondisi saat ini, ke depan jangan gunakan cara-cara kekerasan, pakai cara-cara santun,” katanya.
Terkait dengan status tanggap daurat, Bupati menyebut sebagai kepala daerah, membuka diri, kepada pemerintah pusat, provinsi Papua Tengah, maupun rekan-rekan dari masyarakat, lembaga dimana saja yang ingin membantu silahkan saja, karena memang saat ini masyarakat di dua Distrik tersebut sangat membutuhkan uluran tangan.
“Demi kemanusiaan, demi masyarakat saya di dua distrik yang terkena bencana kelaparan, saya berharap agar keamanan pesawat angkutan bahan makanan harus dijaga, kepada pihak-pihak yang memegang senjata, jangan ada kontak senjata, kasihan masyarakat saya disana butuhkan perhatian kita,” katanya.
Tinggalkan Balasan
Anda Harus Login untuk berkomentar. Belum Punya Akun ? Daftar Gratis