TNI-Polri Bangun Posko Persiapan Evakuasi Pilot Susi Air

TIMIKA | Penjabat (Pj) Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk menyatakan dukungannya kepada pihak keamanan yang membangun posko di Mimika untuk penanganan kasus sandera pilot susi air, Philip Mark Mehrtens oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Pj Gubernur Ribka Haluk menyebut ia akan mengunjungi posko yang disiapkan oleh Pangkalan Angkatan Udara (Lanud) Yohanis Kapiyau.

“Kasus Nduga (penahanan pilot oleh KKB dan pengungsi) sekarang teman-teman TNI-Polri, sudah diapkan posko di sini (Mimika) di Danlanud, tadi sudah disampaikan, nanti kami akan berkunjung ke pos yang sudah dibangun untuk persiapan evakuasi (pilot) dan lainnya,” katanya saat ditemui wartawan usai melakukan rapat koordinasi denga forkopimda Mimika di Hotel Horison Diana, Mimika, Papua Tengah, Selasa (28/2/2023).

Ribka menengaskan Pemrov Papua Tengah harus mengambil sikap dengan memberikan dukungan, sebab Kabupaten Mimika merupakan daerah transit bagi kabupaten tetangga.

“Siapapun kabupaten tetangga yang melakukan transit ke sini dan kita berharap bersama-sama menjaga keamanan,” ucapnya.

Ribka menyebut dirinya sudah meminta Bupati Mimika dan Sekda bersinergi dengan TNI/Polri.

Selain itu, Ribka juga meminta Pemkab dan masyarakat Mimika mendukung dan mendoakan, supaya proses pencarian pilot yang sementara dilakukan negosiasi oleh Pemerintah Kabupaten Nduga, bisa berjalan dengan baik agar tidak ada kekerasan lebih lanjut.

Ribka juga menekankan Pemprov mendukung segala bentuk upaya yang dilakukan pemerintah pusat dalam penanganan kasus Nduga.

“Pada prinsipnya kami sangat mendukung apa yang dilakukan oleh pihak pemerintah pusat, menyangkut martabat bangsa kita, terkait dengan hubungan internasional (karena melibatkan pilot WNA) dan lainnya sehingga kita bertanggungjawab,” tegasnya.

Ribka selaku Pj Gubernur Papua Tengag mengaku merasa bertanggungjawab dalam penanganan kasus Nduga.

“Saya sebagai Pj Gubernur Papua Tengah yah merasa ikut bertanggungjawab, dan kami akan terus bersama dengan TNI-Polri melakukan apa yang bisa kita lakukan, di Pemerintah Provinsi Papua Tengah,” tutupnya.