TIMIKA | Sebagian pelajar dan mahasiswa Papua asal Mimika yang eksodus akibat kasus rasisme telah kembali ke kota studi, namun ternyata masih banyak pula yang terlantar karena keterbatasan biaya.
Mayoritas pelajar dan mahasiswa asal Mimika sebelumnya mendapat beasiswa dari LPMAK. Namun, lembaga itu telah menghentikan beasiswa bagi yang eksodus dengan alasan mereka pulang secara ilegal.
Iseli Magal, salah satu mahasiswa eksodus menilai LPMAK yang kini telah berubah menjadi yayasan (YPMAK) seolah lepas tanggungjawab ibarat seorang ibu menelantarkan anaknya.
"Kami minta agar YPMAK menarik kembali surat yang berisi tentang penghentian beasiswa selama enam bulan pertama," kata Iseli Magal di Bandara Mozes Kilangin Timika, Jumat (13/3).
Mahasiswa semester 4 di Institut Teknologi Bandung (ITB) ini mengatakan, sekitar 95 persen mahasiswa yang eksodus ke Mimika merupakan program beasiswa LPMAK, sisahnya beasiswa Pemda dan biaya pribadi.
"Saya fokus pada teman-teman yang orang tuanya kurang mampu, bagaimana kalau masih punya semangat belajar lalu dibatasi dengan penghentian beasiswa ini," kata dia.
Menurut Magal, keputusan lembaga pengelola dana kemitraan PT. Freeport Indonesia itu menghentikan beasiswa selama enam bulan pertama, sama halnya menutup masa depan generasi Papua.
"Sudah banyak yang kembali ke tempat studi, tapi tidak semua bisa kuliah karena segala keterbatasan di sana, terutama biaya. Tolong diperhatikan," imbuhnya.
Iseli Magal
Perhatian Pemda
Reymond Nirigi, mahasiswa eksodus lainnya mengaku bahwa Pemkab Mimika juga belum memberikan perhatian apa pun kepada mereka yang seluruhnya anak asli Papua selama eksodus tujuh bulan di Mimika.
"Tidak pernah membantu kami. Berbagai upaya telah kami lakukan tetapi tidak ada respon dari para pihak tersebut," kata mahasiswa di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Jawa Tengah ini.
Selain dukungan biaya, Ia meminta tim sosialisasi yang dibentuk Pemkab Mimika memfalitasi dan mendampingi para mahasiswa kembali ke kota studi.
Pasalnya, sejumlah mahasiswa kini terkendala dengan proses administrasi di perguruan tinggi masing-masing, setelah mereka meninggalkan kampus tanpa pemberitahuan ketika ujaran rasisme menimpa orang Papua.
"Perlu didampingi, difasilitasi, turun ke kota studi menyelesaikan bagian administrasi, tempat tinggal dan makan minum mereka," katanya.
Nirigi mengancam akan berupaya menggagalkan PON jika tim sosialisasi Pemkab Mimika yang juga menggandeng Freeport, LPMAK, Lemasa, Lemasko, lembaga gereja, dan lainnya tidak segera memperhatikan mahasiswa eksodus.
"PON ini mencari kepentingan di tanah kami, tetapi tidak memperhatikan SDM di tempat ini. Karena itu, kami menganggap kegiatan tersebut tidak ada gunanya," kata dia.
Di samping itu, bagi mahasiswa yang tidak berstatus beasiswa dari LPMAK maupun Freeport, Nirigi meminta perhatian serius pemerintah daerah sebab mereka juga kelak akan kembali membangun Mimika
"Mereka tidak akan pergi keluar, mereka anak daerah dan sudah tentu akan kembali untuk membangun daerahnya. Sudah sepantasnya pemerintah daerah beri perhatian," katanya.
Sementara itu, mahasiswa eksodus asal Provinsi Papua telah sepakat bahwa pernyataan yang dikeluarkan Gubernur Papua dianggap tidak bertanggung jawab, sebab pada akhirnya para mahasiswa terlantar di mana-mana.
"Gubernur harus bertanggung jawab. Kawan-kawan kami di Jayapura sulit sekali bertemu dengan gubernur, DPRP, maupun MRP," ujarnya.
Freeport Bertanggungjawab
​​​​
Hengky Omabak
Hengky Omabak, mahasiswa pemilik hak ulayat asal Tembagapura juga menyesalkan Freeport yang puluhan tahun mengeruk kekayaan alam mereka, hingga kini tidak memberi solusi apapun bagi mahasiswa eksodus.
"Saya putra daerah Nemangkawi. Freeport selama kami eksodus sampai saat ini belum memberikan perhatian apapun kepada kami," kata Omabak yang berkuliah di Universitas Katolik De La Salle Manado.
Menurutnya, Freeport harus ikut bertanggung jawab kepada mahasiswa yang eksodus yang masih sedang terlantar di Timika, maupun yang sudah kembali namun terlunta lunta membiayai diri sendiri di kota studi.
"Jika tidak ada perhatian sama sekali sampai Juli dan mendekati PON, maka kami akan melakukan serangkaian aksi untuk membatalkan PON dan Freeport juga harus tutup," cetusnya.
Ia mengancam, tidak boleh ada kegiatan apapun dilaksanakan oleh Freeport maupun YPMAK sebelum menyelesaikan masalah mahasiswa maupun pelajar yang terpaksa eksodus akibat kasus rasisme.
"Harus mengatasi kami punya biaya studi, demi masa depan kami sebagai anak daerah tempat perusahaan beroperasi. Jangan hanya datang ambil kekayaan alam kami, tetapi tidak peduli akan masa depan generasi," katanya.
Reporter: Sevianto
Editor: Misba Latuapo
Tinggalkan Balasan
Anda Harus Login untuk berkomentar. Belum Punya Akun ? Daftar Gratis