5 Kesepakatan Diperoleh dalam Rapat di Komite II DPD RI Soal Dampak Limbah Tailing Freeport Terhadap Masyarakat

NABIRE | Komite II DPD RI bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah dan PT Freeport Indonesia (PTFI) mengadakan rapat tentang penyelesaian dampak limbah tailing yang dialami masyarakat di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah.

Rapat tersebut juga dihadiri sejumlah stakeholder mulai dari DPR Papua, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Senin (11/9/2023) di Senayan, Jakarta.

Ada 5 poin yang diperoleh dalam rapat tersebut, pertama, pengelolaan pendangkalan sungai yang terdampak limbah tailing harus menjadi prioritas penyelesaian. Kedua, program-progam PTFI yang diberikan kepada masyarakat terdampak harus sesuai dengan kebutuhan dan kearifal lokal masyarakat setempat. Ketiga, PTFI membangun rumah singgah dengan catatan tanah disiapkan oleh masyarakat.

Kemudian keempat, PTFI mendukung pembangunan pelabuhan baru di Otakwa bersama Pemerintah. Sedangkan kelima, Komite II DPD RI membentuk tim bersama dalam rangka pengawasan pengelolaan limbah tailing hasil pengolahan pertambangan PTFI.

Pj Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk menjelaskan, rapat yang digelar bersama Komite II DPD RI, PTFI, dan sejumlah stakeholder ini, telah membuahkan hasil bersama. Di mana, peran pemerintah daerah dalam rapat ini, untuk memfasilitasi aspirasi yang sebelumnya dilayangkan masyarakat kepada DPR Papua yang dilanjutkan ke DPD RI mengenai dampak limbah tailing yang dialami masyarakat Mimika.

“Prinsipnya kami dari pemerintah tentunya terus konsisten untuk memfasilitasi memediasi apa yang menjadi aspirasi masyarakat kepada DPD RI. Dan kita bersyukur, sudah ada kesepakatan yang diputuskan bersama atas dampak limbah tailing yang dialami masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu, Pimpinan Komite II DPD RI Yorrys Raweyai juga menerangkan yang sama bahwa pertemuan ini dilakukan menindaklanjuti aspirasi masyarakat melalui DPR Papua. Tentunya, ini merupakan respon yang positif mengingat PTFI memiliki komitmen besar terhadap masyarakat yang terdampak dari operasional mereka.

“Selama ini melalui program corporate social responsibility (CSR) sebenarnya (PTFI) sudah melakukan langkah-langkah, baik terhadap masyarakat yang terdampak. Bahkan di daerah distrik yang berdampak langsung dengan jumlah penduduk kurang lebih 2.000 orang, PTFI telah menyampaikan ada sekitar kurang lebih Rp300 miliar telah mereka gelontorkan,” jelasnya.

Yorrys menegaskan, kedepan PTFI telah berkomitmen bersama pemerintah untuk membuat program tambahan, yakni membangun pelabuhan baru. Sehingga pihaknya menilai kalau PTFI selama ini telah membuat program yang baik untuk mencari jalan keluar terhadap masyarakat, dan DPD RI saat ini hadir untuk mencari solusi yang mana telah menghasilkan kesepakatan.

“Tadi kita dengar PTFI selama ini telah berkontribusi membantu alat transportasi kepada masyarakat, bahkan menyiapkan lahan pertanian seperti sagu, kelapa dan kakao. Nah, kedepan mereka juga berencana akan membangun pelabuhan baru bagi masyarakat di sana, itu adalah salah satu poin yang disepakati tadi,” tuturnya.

Sementara Presiden Direktur PTFI, Clayton Allen Wenas atau Tony Wenas menuturkan bahwa memang selama ini ada aspirasi dari masyarakat yang disampaikan melalui DPR Papua dan ditindaklanjuti ke DPD RI. Di mana aspirasi itu merupakan dampak tailing ke daerah pesisir yang letaknya sekitar 100 km dari lokasi kerja PTFI.

“Melalui program CSR, PTFI selama ini telah menggelontorkan Rp300 miliar di salah satu distrik yang jumlah penduduknya sekitar 2.000 orang. Akan tetapi, PTFI juga tidak konsen di daerah itu saja, melainkan hampir ke seluruh wilayah di Kabupaten Mimika,” katanya.