TIMIKA | Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mimika menggelar apel siaga pengawasan Pemilu 2024 di depan Gedung Eme Neme Yauware, Jalan Belibis Ujung, Mimika, Papua Tengah, Senin (12/2/2024).
Apel siaga diikuti staf Bawaslu, Pengawas Distrik (Pandis), Pengawas Kelurahan Desa (PKD), dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).
Koordinator Wilayah (Korwil) Mimika yang juga Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Papua Tengah, Yonas Yanampa mengatakan, Bawaslu Papua Tengah telah membagi Korwil. Dan ia menjadi Korwil Kabupaten Mimika dan Kabupaten Puncak.
“Sebenarnya untuk apel siaga pengawasan dilakukan beberapa hari lalu. Namun karena suatu hal, baru dilaksanakan hari ini,” kata Yonas.
Kemudian, untuk para petugas pengawas Pemilu, baik ditingkat kabupaten, distrik, kelurahan-kampung atau desa, dan TPS sudah diberikan petunjuk teknis melaksanakan tugas dan tanggungjawab.
Karenanya, harus dijadikan pedoman dalam melaksanakan tugas terutama PTPS untuk ‘standby’ (tetap) berada di TPS pada saat pelaksanaan pemungutan suara.
“Di Mimika ada 1.311 orang pengawas. Kalau dihitung-hitung sangatlah kurang, karena beban kerja yang sangat besar. Namun dengan semangat yang tinggi, maka harus maksimalkan terhadap tugas yang ada,” kata Yonas.
Saat ini juga KPU Mimika sedang mendistribusikan logistik Pemilu ke pesisir dan pegunungan, sementara di kota h-1. Sehingga ini harus dilakukan pengawasan dan membuat suatu laporan pengawasan secara berjenjang.
“Kalau tidak ada laporan pengawasan, maka kalian tidak kerja. Karena pelaporan tidak bisa dilakukan secara lisan. Laporan yang tertulis merupakan senjata kita terhadap semua proses, terutama pada saat bermasalah. Karenanya harus ada form A pengawasan” tegasnya.
Selanjutnya, di minggu tenang ini, semua harus melakukan patroli di wilayah masing-masing. Tujuannya, agar peserta Pemilu tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan atau pelanggaran.
“Undang-undang sudah menjamin bahwa kita memiliki hak untuk melakukan pengawasan,” ujarnya.
Selain itu, ia meminta kepada pemerintah dan pihak keamanan untuk menutup tempat penjualan minuman keras (miras) agar pada saat pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan tertib dan lancar.
“Jangan sampai pemilih mabuk pada saat memilih. Kalau itu terjadi, maka pelaksanaan Pemilu bisa kacau. Oleh karena itu tutup penjualan miras. Sehingga pesta demokrasi berjalan lancar dan bisa memberikan kontribusi kepada negara. Selain itu, agar Mimika bisa menjadi contoh bagi daerah lainnya,” tuturnya.
Kemudian, PT Freeport Indonesia diminta memberikan akses kepada pengawas 1 x 24 jam, terhitung tanggal 13 dan 14 Februari 2024.
“Pengawas Pemilu dilindungi oleh undang-undang dalam bekerja. Sehingga harus diberikan akses dan tidak bisa bisa dihalangi. Kecuali dalam keadaan force major, misalnya longsor maupun lainnya,” ungkapnya.
Kapolres Mimika, AKBP I Gede Putra berharap semua petugas mengawal hajat negara agar berjalan dengan baik dan lancar.
“Kita semua komitmen bahwa ini adalah tanggungjawab besar yang harus dikerjakan. Saya yakin teman-teman sudah diberikan pembekalan dan petunjuk. Kita akan terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan semua pihak, agar permasalahan bisa diselesaikan dengan baik,” tuturnya.
Kepala Bakesbangpol Mimika Yan Slamat Purba mengatakan, pemerintah daerah berharap sinergitas antara pemerintah KPU, Bawaslu, dan TNI-Polri untuk bersama-sama mensukseskan pelaksanaan Pemilu, apalagi ini tinggal 2 hari lagi.
“Kita harus awasi terhadap semua pelanggaran yang ada. Sehingga Mimika bisa menjadi contoh dan tolak ukur di Papua Tengah,” ujarnya.
Tinggalkan Balasan
Anda Harus Login untuk berkomentar. Belum Punya Akun ? Daftar Gratis