Obat Malaria Biru Kembali Tersedia, Tren Malaria Tersiana Meningkat

Anggota Country Coordinating Mechanisms (CCM) Global Found dan Anggota Technical Working Group (TWG) Malaria Indonesia, dr. Enny Kenangalem (Foto: Kristin Rejang/Seputarpapua)
Anggota Country Coordinating Mechanisms (CCM) Global Found dan Anggota Technical Working Group (TWG) Malaria Indonesia, dr. Enny Kenangalem (Foto: Kristin Rejang/Seputarpapua)

TIMIKA | Ketersediaan obat penyakit Malaria, dehidro artemisinin piperaquine (DHP) Frimal atau obat biru di Timika, Papua kembali normal.

Hal ini disampaikan Anggota Country Coordinating Mechanisms (CCM) Global Found dan Anggota Technical Working Group (TWG) Malaria Indonesia, dr. Enny Kenangalem saat ditemui di Hotel Horison Ultima Timika, Senin (8/7/2022).

“Sekarang sudah tersedia dan sudah didistribusikan ke semua puskesmas yang ada di Timika. Jadi kita aman sekarang, sudah normal seperti biasa lagi,” katanya.

Dijelaskan perkembangan kasus malaria memang mengalami peningkatan hal ini dikarenakan beberapa waktu lalu pasien yang sakit malaria diberikan Kina sehingga berdampak pada kepatuhan minum obat.

Ia mengatakan yang perlu diingatkan ke masyarakat untuk Malaria Tersiana menjadi penting sekali agar jika terkena sakit malaria tersiana, obat program (primaquine) 14 hari wajib dihabiskan.

“Karena kalau tren (sekarang) malaria tropika menurun, tapi yang meningkat adalah malaria tersiana, dia kambuhan karena salah satu faktor adalah ketidakpatuhan masyarakat minum obat primaquine (coklat),” katanya.

Sebab jika tidak dihabiskan 14 hari parasit atau plasmodium akan sembunyi dalam hati sehingga dalam kondisi tertentu bisa keluar lagi ke dalam darah dan menginfeksi kemudian memberikan gejala.

Wakil Bupati Kabupaten Mimika, Johannes Rettob mengatakan obat dhp masuk ke Pemerintah, untuk itu ia berpesan agar obat tersebut tidak boleh diperjualbelikan.

“Karena itu obat program jadi kalau masuk di klinik-klinik swasta, kalau lihat di klinik swasta ada kasih harga obat malaria, itu salah, tidak boleh, yang boleh itu jasa dokternya, sedangkan obat itu pemerintah kasih ke masyarakat secara gratis,” jelasnya.

Swasta bisa meminta ke pemerintah tapi dengan catatan harus memberikan laporan kasus di klinik mereka ke pemerintah

“Selain dari pemerintah mungkin juga klinik swasta bisa saja mereka pesan sendiri, mungkin saja itu bisa terjadi, namun kita juga harus memastikan,” pungkasnya.

 

Tanggapi Berita ini
reporter : Kristin Rejang
editor : Batt

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Seputar Papua. Mari bergabung di Grup Telegram “Seputarpapua.com News”, caranya klik link https://t.me/seputarpapua , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.