TIMIKA | Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) menentang berbagai upaya pelemahan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), termasuk pemberhentian 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK).
“Kita sangat prihatin dengan upaya-upaya pelemahan KPK yang terjadi selama ini, terutama yang memuncak dengan pelabelan intoleran dan radikalisme atas 75 pegawai KPK melalui mekanisme TWK,” kata Pdt Gomar Gultom, Ketua Umum PGI.
PGI telah menerima kunjungan perwakilan pegawai KPK bersama tim hukum mereka, di Grha Oikoumene PGI, Jumat (28/5/2021). Dalam kesempatan itu dibicarakan berbagai hal, antara lain menyangkut 75 karyawan KPK yang dinonaktifkan.
PGI menyatakan akan menyurat resmi ke Presiden Joko Widodo agar mengambil tindakan tegas dan segera untuk menyelamatkan lembaga antirasuah dari berbagai upaya pelemahan selama ini.
“Dengan disingkirkannya mereka yang selama ini memiliki kinerja baik serta memiliki integritas kuat dengan alasan tidak lulus TWK, dikhawatirkan akan membuat para penyidik berpikir ulang untuk melaksanakan tugasnya dengan profesional di masa depan,” ujar Pdt. Gomar.
Namun, rupanya sikap PGI terhadap isu pelemahan KPK tersebut memantik polemik bahkan tak sedikit kecaman dari sejumlah warga Negara, termasuk di kalangan umat Kristen sendiri.
“Kita tidak bisa mengambil sikap yang memuaskan semua orang. Sebaliknya kita tak akan pernah mengambil sikap kalau harus memuaskan semua orang,” kata Sekretaris Umum PGI, Pdt. Jacky Manuputty, dalam keterangan yang diterima Seputarpapua, Sabtu (29/5/2021).
Pdt. Jacky mengatakan, sikap PGI untuk menanggapi polemik penonaktifkan 75 pegawai KPK dalam press conference sebelumnya, diambil dengan kesadaran penuh dan menyadari akan memunculkan polemik, terutama di kalangan komunitas Kristen.
- Tag :
- 75 Pegawai KPK,
- KPK,
- Pelemahan KPK,
- PGI
Tinggalkan Balasan