JAYAPURA | Dinas Kesehatan Provinsi Papua mendapat alokasi dana otonomi khusus (Otsus) sebesar Rp1,5 miliar untuk membiayai program AIDS, TB dan malaria (ATM) pada tahun anggaran 2023.
“Dana Rp1,5 miliar itu kami gunakan untuk membiayai tiga program yakni program HIV-AIDS, TB, dan malaria,” kata Kepala Balai Pencegahan dan Pengendalian AIDS, Tuberkulosis, Malaria (BP2ATM) Dinas Kesehatan Papua, dr Berry I.S Wopari di Jayapura, Papua, Selasa (7/11/2023).
Tak hanya itu, menurut dia, anggaran itu juga dibagi untuk membiayai program tata usaha di Balai Pencegahan dan Pengendalian AIDS, TB, Malaria.
“Bagian tata usaha baru saja membuat program evaluasi terpadu dengan mengundang para kepala BP2ATM di 28 kabupaten/kota di Papua,”ujar Berry.
Menurut dia, Dinas Kesehatan Provinsi Papua masih mengkoordinir 28 kabupaten/kota sehingga anggaran yang diterima tergolong kecil.
Tetapi pada 2024 mendatang, Dinas Kesehatan di tiga DOB sudah mulai berjalan sendiri.
“Jadi, kita duduk sama-sama untuk melihat persoalan, cakupan serta kendala yang ada ditahun ini, karena tahun kita sudah bisa pisa karena sudah beda provinsi,” katanya.
Selain pertemuan, kata dia, anggaran itu juga digunakan untuk membiayai sosialisasi bahaya HIV/AIDS ke kalangan anak-anak sekolah dan tokoh agama.
Sebagian anggaran lagi, lanjut dia, dipakai untuk membiayai kegiatan supervisi tentang HIV/AIDS dimasing-masing kabupaten/kota.
“Karena dengan supervisi ini kita tahu situasi pelayanan teman-teman di lapangan seperti apa dan hambatan-hambatan yang dialami saat melakukan penangan HIV/AIDS,” ujarnya.
Berry mengaku dana Rp1,5 miliar itu tak cukup untuk membiayai program itu dalam setahun, sehingga pihaknya hanya melaksanakan program-program tertentu dan hanya sekali dalam setahun.
“Kita tidak bisa berbuat banyak dalam penanganan program HIV/AIDS karena keterbatasan anggaran otsus untuk membiayai program ini,”tambah dia.
Tinggalkan Balasan
Anda Harus Login untuk berkomentar. Belum Punya Akun ? Daftar Gratis