Kemudian, menurut Hamid, pertanggung jawaban pidana atas sebuah pembunuhan bersifat individual, personal. Tidak bisa kemudian tuduhan dilempar begitu saja kepada kelompok siapa pun itu.
“Jadi harus diinvestigasi dengan bukti-bukti yang ilmiah untuk menunjuk siapa persisnya orang melakukan itu. Kalau lebih dari satu orang, apa peran persisnya,” kata dia.
Ia mengatakan, proses hukum atau pembuktian sebenarnya harus didahulukan. Sama halnya ketika anggota TNI ditemukan tewas, maka yang perlu dilakukan adalah mendorong proses penegakan hukum. Bukan kemudian mengambil jalan dengan operasi militer.
“Jadi, sebagai negara hukum maka setiap ada kematian dan pembunuhan harus dilakukan dengan penegakan hukum,” tegasnya.
Idealnya, lanjut Hamid, tidak bisa dan tidak seharusnya kekuatan pertahanan, kekuatan bersenjata negara, itu diturunkan melakukan operasi dalam teritori hukum Indonesia.
“Karena dia akan punya akibat yang tinggi pada kematian di kalangan warga kita sendiri. Padahal, kekuatan pertahanan TNI itu dimaksudkan untuk menghadapi musuh asing,” kata dia
Disamping itu, menurut dia, memang ada berbagai problem di Papua ketika menghadapi kasus-kasus kematian atau pembunuhan diluar proses hukum. Umumnya, yang terjadi adalah lempar tanggungjawab atau perang opini.
“Itu tidak akan menolong, baik itu TNI, pemerintah, atau kita semua, kalau sekedar hanya tuduhan,” katanya.
Tinggalkan Balasan