Buka Rakerda dan Musrenbangda Papua 2023, Ini Tiga Pesan Wamendagri JWW

BIAK | Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo (JWW) membuka pelaksanaan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Gubernur bersama Bupati/Wali Kota se-Papua dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) Papua 2023, Kamis (13/4/2023), di Kabupaten Biak Numfor, Papua.

Kegiatan ini juga dirangkai dengan Rapat Koordinasi Pengembangan Kompetensi ASN se-Papua bersama Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan tahun 2023.

Wamendagri dalam forum tersebut menitipkan tiga isu strategis yang menjadi tanggung jawab Pemprov Papua untuk dibahas melalui penyelenggaraan Rakerda dan Musrenbangda 2023.

Pertama, terkait penyelenggaraan pemilihan Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) serta Pemilukada 2024. Hal demikian wajib dikoordinasikan dengan semua pihak agar persiapan maupun penyelenggaraannya berjalan dengan baik serta kondusif.

Kedua, terkait pengisiaan perangkat Anggota DPR Papua dan DPR Kabupaten/Kota lewat unsur Orang Asli Papua (OAP) sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus bagi Papua.

“Artinya, kalau dahulu pengangkatan OAP dalam kursi Anggota DPR lewat jalur UU Otsus hanya di tingkat provinsi, mulai saat ini dia juga berlaku pada tingkat kabupaten dan kota,” jelas Wamendagri.

Ketiga, Wamendagri menginstruksikan Gubernur Papua dan Penjabat Gubernur tiga Provinsi DOB untuk mengatur dan melaksanakan peralihan manajemen ASN, termasuk penyerahan aset dan dokumen sesuai mekanisme perundang-undangan.

Selain itu, ia juga meminta melakukan pendataan serta sinkronisasi penerimaan beasiswa pendidikan yang harus dilakukan antara Pemprov Papua dan Pemerintah Provinsi hasil pemekaran. Dimana program afirmasi pendidikan harus tetap dijaga konsistentinya dalam masa transisi, dan Pemprov Papua bertanggung jawab secara penuh menyukseskan masa transisi program kebijakan afirmasi pendidikan.

“Plh Gubernur Papua kemarin kepada saya sudah menyanggupi untuk menutupi kekurangan biaya bagi mahasiswa asal Bumi Cenderawasih yang berstudi di luar negeri sebelum libur lebaran. Kita harus bersyukur kepada Tuhan beliau (Plh Gubernur Papua,red) mau tuntaskan ini,” terangnya.

“Dan saya minta Pj Gubernur di tiga DOB hasil pemekaran dari Provinsi Papua untuk ikut bertanggungjawab membiayai anak-anak kita mulai dari 2023 sampai tahun yang akan datang. Dan para Pj Gubernur menyanggupi untuk menindaklanjuti arahan kami untuk pastikan supaya anak-anak kita yang sekolah di dalam maupun luar negeri, untuk supaya mereka bisa kembali memimpin tanah Papua menjadi lebih baik,” imbuhnya.

Sementara Plh Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun berharap momentum Rakerda dan Musrenbang ini dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan untuk mengomunikasikan isu strategis yang disampaikan Wamendagri.

“Sebab lewat pelaksanaan agenda tersebut, seluruh provinsi di Papua dapat memadukan program dan kegiatan serta penganggaran untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga dapat meningkatkan untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik dari waktu kewaktu,” harapnya.