Pj Bupati Mappi Terima Penghargaan APBD Award 2023 dari Kemendagri

Pj Bupati Mappi Michael R Gomar saat menerima penghargaan APBD Award 2023 dari Kemendagri. (Foto: Humas Mappi)
Pj Bupati Mappi Michael R Gomar saat menerima penghargaan APBD Award 2023 dari Kemendagri. (Foto: Humas Mappi)

TIMIKA | Pemerintah Kabupaten Mappi menerima penghargaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam kategori realisasi Peningakatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penghargaan diterima langsung Penjabat Bupati Mappi, Michael R. Gomar, yang diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian diwakili Direktur Institute and wholesale bussines Bank BRI Agus Noorsanto sebagai Bank Mitra Utama Kemnetrian Dalam Negeri di Jakarta, Kamis (16/3/2023).

Penyerahan piala dan piagam penggharagaan dilaksanakan dalam kegiatan APBD Award 2023 dan Rapat koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah (Keuda) Tahun 2023.

Penghargaan ini merupakan piagam kelima yang diterima Pj Bupati Mappi dalam kurun waktu 10 bulan terakhir sejak memimpin Kabupaten Mappi.

Kegiatan tersebut secara resmi dibuka Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), John Wenpi Wetipo dihadiri Direktur Jendral Bina Keuangan Daerah, Dr. Drs Agus Fathoni, Direktur Institute and wholesale bussines Bank BRI Agus Noorsanto serta sejumlah Gubernur, Bupati dan Walikota.

Wamendagri, John Wenpi Wetipo dalam sambutannya menyampaikan percepatan penyerapan realisasi APBD perlu dilakukan untuk mendorong kinerja pengelolahan keuangan daerah yang dapat mendukung penangan inflasi, penyelesaian permasalahn stunting, dan kemiskinan extrim.

Upaya realisasi APBD kata John sejak awal tahun perlu dilakukan, sehingga dapat meningkatkan belanja rumah tangga, yang pada akhirnya meningkatkan perekonomian masyarakat. Selain itu dengan lancarnya belanja APBD tersebut akan mendorong belanja pihak swasta sehingga perekonomian daerah akan berkembang lebih baik.

Wamendagri mengatakan, realisasi pendapatan negara APBN tahun anggaran 2022 sebesar 115,90 persen atau Rpb2.626 triliun, sementara realisasi pendapatan daerah sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar 97,76 persen atau Rp1.168 triliun. Realisasi pendapatan daerah tersebut meningkat 1,60 persen dari realisasi pendapatan pada 31 Desember tahun 2021 yaitu sebesar 96,16 persen atau 1.123 Triliun.

Dari segi pendapatan rata –rata provinsi 99,16 persen atau 349 triliun bila dibandingkan year on year dengan 31 desember 2021 rata –rata provinsi 99,52 persen atau Rp. 354 triliun lebih rendah 0,36 persen. Sedangkan realisasi pendapatan rata –rata kabupaten yaitu 97, 38 persen atau Rp668 triliun bila dibandingkan dengan year on year 31 Desember 2021 rata –rata kabupaten 94,86 persen atau Rp629 triliun lebih tinggi 2,53 persen.

Wamendagri menuturkan, sejalan dengan kabupaten realisasi pendapatan rata –rata kota 96,27 persen atau Rp150 triluin bila dibanding year on year dengan 31 desember 2021 rata –rata kota 94,17 persen atau 139 triliun lebih tinggi 2,10 persen.

“Realisasi belanja negara pada APBN tahun 2022 sebesar 99,50 persen atau Rp 3.090 triliun, sementara realisasi belanja daerah sampai 31 desember 2022 sebesar 88,40 persen atau Rp 1.158 trilun atau terdapat kenaikan 2,24 persen dari realisasi belanja pada 31 desember 2021 sebesar 86,16 persen atau Rp 1.098 trilliun. Untuk provinsi realisasi belanja rata –rata 90,48 persen atau Rp 344 triliun sementara realisasi belanja rata –rata kabupaten 87,66 persen atau Rp 661 trilliun,” jelas Wamendagri.

Wamendagri menuturkan, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri,npenyebab lambatnya realisasi belanja APBD tahun 2022 antara lain karena pelaksanaan lelang yang terlambat, karena secara umum proses lelang baru dimulai pada bulan April, bahkan ada yang baru dimulai pada bulan Agustus atau September.

Perencanaan Detail Engginering Desaign (DID) kata John seharusnya dilakukan sebelum kegiatan fisik dilaksanakan.

“Kalau dilakukan pada tahun anggaran yang sama dengan kegiatan fisik, maka bila perencanaan DED terlambat kegiatan fisik juga terlambat,” ucapnya.

Keterlambatan penetapan pejabat pengelola keuangan dan pejabat pengadaan barang dan jasa juga menjadi penyebab realisasi terlambat.

“Selain itu keterlambatan penetapan petunjuk teknis Dana Alokasi Khusus (DAK) dari kementerian atau lembaga. Kegiatan lelang penunjukan langsung terlambat dilaksanakan karena sering terjadi perubahan lokasi kegiatan juga jadi alasan lambatnya penyerapan,” tegas John.

Dikatakan Wamendagri penagihan pembayaran kegiatan oleh pihak ketiga yang cendrung dilakukan pada akhir tahun membuat anggaran tidak determin sesuai dengan kemajuan kegiatan. Adanya ketakutan dan khawatiran Aparatur Sipil Negara berurusan dengan aparat penegak hukum dalam pelaksanaan kegiatan dinilai juga mempengaruhi penyelesaian administrasi dana laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

Keterbatasan kapasitas dan kualitas SDM di bidang pengelolaan keuangan dan pengadaan barang atau jasa. Kurangnya monitoring dan evaluasi dari pimpinan daerah, pimpinan OPD dan satuan kerja daerah juga menjadi faktor yang disebutkan John.

“Pada beberapa daerah kepala OPD bahkan diwajibkan meminta izin dan menunggu persetujuan dari kepala daerah setiap akan melaksanakan kegiatan,” ucapnya.

Wamendagri menegaskan, untuk mengoptimalkan capaian target belanja APBD perlu dilakukan langkah –langkah antara lain melakukan pengadaan dini dimulai akhir bulan Agustus tahun sebelumnya, setelah nota kesepakatan KUA/PPAS ditandatangani kepala daerah dan pimpinan DPRD.

Selanjutnya cara yang bisa dilakukan adalah percepatan belanja melalui e-katalog, e-katalog lokal toko daring, serta penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), segera menetapkan pejabat pengelola keuangan dan pejabat pengadaan barang atau jasa.

Wamendagri menyebutkan cara lainnya dengan percepatan penetapan petunjuk teknis atau juknis DAK dari kementerian atau lembaga, percepatan pelaksanaan DID pada awal tahun diikuti dengan percepatan pelaksanaan pekerjaan fisik.

John juga mengingatkan pemkab agar pembayaran tagihan pihak ketiga berdasarkan termin sesuai dengan kemajuan kegiatan, dan meningkatkan kapasitas aparatur pengelolah keuangan daerah dan aparatur pengadaan barang atau jasa.

Selain itu pembentukan tim monitoring dan evaluasi baik di pusat maupun provinsi baik kabupaten atau kota yang melaksanakan rapat secara periodik disertai pemberian reward dan punishment terhadap realisasi serapan anggaran juga efektif membuat percepatan serapan APBD.

Adapun peran Kemendagri yang telah dilakukan untuk mendorong peningkatan penyerapan APBD antara lain membentuk tim monitoring bersama antara lembaga terkait yaitu kementerian keuangan, BPKP dan LKPP. Melaksanakan rapat atau koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait untuk percepatan penetapan petunjuk teknis atau juknis DAK dari kementerian atau lembaga.

Kemudian melakukan monitoring dan evaluasi serta analisa dengan turun langsung ke daerah maupun secara virtual bersama tim monitoring yang dilakukan sejak bulan juni sampai dengan bulan Desember. Melaksanakan rapat kooordinasi nasional keuangan daerah, rapat kooordinasi Keuda tingkat provinsi dan Kabupaten/kota. Mengadakan kegiatan Webinar series keuangan daerah update setaip hari rabu pada setaip minggu untuk mendorong realisasi APBD dan literasi keuangan daerah peningkatan kapasitas SDM sosialisasi kebijakan peraturan perundang –undangan serta memberikan bimbingan teknis pengelolaan keuangan daerah.

Selanjutnya, menetapkan peraturan menteri dalam negeri nomor 79 tahun 2022 tentang petunjuk teknis penggunaan KKPD dalam pelaksanaan APBD. Menetapkan surat edaran bersama kementerian atau lembaga.

“untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengendalikan inflasi diharapkan agar kepala daerah terus monitor setiap minggu dan menjaga pertumbuhan ekonomi dan pengendalian inflasi. Konstribusi pertumbuhan ekonomi daerah snagat penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi nasional merupakan agregat penjumlahan dari daerah provinsi, kabupaten/kota di Indonesia,” tegasnya.

“Pelaksanaan rapat Tim Pengendalian Inflasi Daeeah (TPID) secara rutin digelae, perintahkan sekda sebagai kasatgas pangan agar mengendalikan harga pangan di daerah. Daerah –daerah yang kurang terkendali segera lakukan intervensi pengendalian, pemerintah pusat juga memonitor melalui TPIP, khusus tarif PLN, PDAM dan angkutan kota,” imbuhnya.

Pemerintah daerah diminta Wamendagri mewaspadai komoditas yang dominan menymbang inflasi pada bulan ramadhan seperti bahan dasar rumah tangga, minyak goreng, daging, ayam ras dan beberapa komoditas lainnya.

“Pada kesempatan yang berbahagia ini atas nama pemerintah, saya haturkan rasa bangga dan penghargaan setinggi –tingginya kepada pemerintah daerah yang telah mengoptimalkan penyerapan relaisasi APBD tahun anggaran 2022. Semoga di tahun anggaran 2023 dapat terus ditingkatkan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien teratur, wajar, rasional dan akuntabel. Semoga Tuhan Yang Maha Esa terus memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua dalam seyiap tugas dan pekerjaan kita kepada bangsa dan Negara,” terangnya.

Perlu diketahui Kabupaten Mappi merupakan satu–satunya Kabupaten dari Provinsi Papua Selatan yang mendapatkan piala dan penghargaan tersebut.

 

penulis : Fachruddin Aji

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Seputar Papua. Mari bergabung di Grup Telegram “Seputarpapua.com News”, caranya klik link https://t.me/seputarpapua , kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

JADWAL IMSAKIYAH KAB.MIMIKA
TANGGALIMSAKSUBUHZUHURASARMAGRIBISYA
28/03/202404:3104:4112:0115:1218:0319:11
29/03/202404:3004:4012:0115:1218:0219:11
30/03/202404:3004:4012:0015:1218:0219:10
31/03/202404:3004:4012:0015:1218:0219:10
01/04/202404:3004:4012:0015:1318:0119:10
02/04/202404:3004:4011:5915:1318:0119:09
03/04/202404:2904:3911:5915:1318:0019:09
04/04/202404:2904:3911:5915:1318:0019:08
05/04/202404:2904:3911:5915:1318:0019:08
06/04/202404:2904:3911:5815:1317:5919:08
07/04/202404:2904:3911:5815:1317:5919:07
08/04/202404:2804:3811:5815:1317:5819:07
09/04/202404:2804:3811:5715:1317:5819:07

KONTEN PROMOSI